Denpasar (Antara Bali) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menyusun perencanaan pengembangan jalan raya 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

"Kami sudah menyusun pengembangan infrastruktur jalan raya, sehingga ke depannya bisa konektivitas dengan daerah di Indonesia," kata Menteri PURP Basuki saat membuka acara "15th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference" di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Menteri Basuki mengatakan pentingnya konektivitas antarwilayah dalam rangka meningkatkan daya saing negara, karena berdasarkan Global Competitiveness Index Report 2016-2017, Indonesia saat ini berada di urutan 75 dari 138 negara, atau naik lima peringkat dari laporan tahun 2015-2016.

Dalam "Indonesia Road Development Plan 2015-2019" sendiri, telah disusun program, antara lain pembangunan jalan raya baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol baru sepanjang 1.000 km. Juga dilakukan pengembangan kapasitas jalan eksisting sepanjang 3.073 km.

"Program pembangunan dan pengembangan jalan tersebut, dilakukan untuk mendukung infrastruktur lainnya seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, dan lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh rencana pengembangan dimaksud membutuhkan dana Rp733 triliun, dan pemerintah pusat hanya dapat memenuhi 37 persen atau sekitar Rp268 triliun. Sedangkan 27 persen lainnya diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dan sembilan persen lainnya dari BUMN.

Adapun kekurangan 27 persen yang masih ada, diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS).

"Kami sudah menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk hal yang sering menghambat selama ini yaitu pengadaan tanah," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat juga telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, untuk mempercepat proses pengadaan tanah.

Menteri Basuki menjelaskan REAAA adalah asosiasi para pembangun jalan dari berbagai negara. Pertama kali didirikan di Malaysia pada 15 Juni 1973, tujuannya organisasi tersebut didirikan untuk mengembangkan disiplin keilmuan dan praktik pembangunan jalan di wilayah Asia Pasifik, termasuk mengembangkan kemampuan profesional dan jejaring komersial di antara negara-negara yang berada di kawanan Asia Pasifik tersebut.

Menurut Menteri Basuki, forum konferensi internasional REAAA sendiri, merupakan sarana yang tepat dalam rangka para ahli pembangunan jalan berdiskusi dan saling berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan publik terkait investasi jalan.

"Kami berharap bisa meningkatkan lagi peran KPS di kalangan anggota REAAA, dalam rangka menjawab peluang pembangunan infrastruktur, khususnya di kalangan negara berkembang," ujarnya. Menteri Basuki.

Saat ini REAAA beranggotakan 1.400 orang anggota profesional yang berkecimpung dalam pembangunan jalan dan industri terkait berasal dari 24 negara.

Adapun kegiatan"15th Road Engineer Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference sendiri" merupakan sebuah konferensi internasional yang dihadiri lebih dari 700 orang peserta, yang terdiri dari 245 peserta internasional dari negara-negara anggota REAAA/IRF, dan 460 orang peserta dari Indonesia. (WDY)

Pewarta: Pewarta: I Komang Suparta

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017