Singaraja (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Bali, menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada di daerah itu, karena angka golongan putih (golput) mencapai 268.003 pemilih atau sekitar 45,57 persen.
"Kami terus terang saja kurang puas dengan kinerja KPU Buleleng. KPU tidak bisa membantah itu karena sudah faktanya seperti itu," kata Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna di Singaraja, Bali, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya menyayangkan KPU kurang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di kalangan perkotaan hingga pelosok pedesaan di wilayah itu.
Ia menambahkan, KPU sebenarnya dapat memaksimalkan besarnya anggaran yang diberikan untuk intensif melakukan sosialiasi. "Kalau alasan sudah sosialisasi maksimal kenapa partisipasi tergolong rendah. Hal itu tidak bisa dibantah lagi dan harus menjadi koreksi," papar dia.
Dikatakan pula, pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada Buleleng dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak utamanya penyelenggara, terlebih lagi, Bali akan melaksanakan pemilihan gubernur pada 2018.
"Jangan sampai permasalahan rendahnya partisipasi pemilih terulang kembali di Buleleng dan kami harapkan penyelenggara nanti dapat bekerja serius utamanya terkait sosialisasi," papar Supriatna.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana mengungkapkan, KPU akan segera melakukan riset penelitian terkiait rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada di daerah itu.
Pihaknya berencana akan melakukan penelitian bersama dengan tim dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.
"Kami akan bekerja sama dengan Undiksha mengetahui sebab kenapa angkat golput begitu tinggi. Beberapa dugaan sementara karena menurunnya antusiasme pemilih menjelang pemungutan suara dan Pilkada Buleleng kalah pamor dengan Pilkada di DKI Jakarta," jelas Suardana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami terus terang saja kurang puas dengan kinerja KPU Buleleng. KPU tidak bisa membantah itu karena sudah faktanya seperti itu," kata Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna di Singaraja, Bali, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya menyayangkan KPU kurang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di kalangan perkotaan hingga pelosok pedesaan di wilayah itu.
Ia menambahkan, KPU sebenarnya dapat memaksimalkan besarnya anggaran yang diberikan untuk intensif melakukan sosialiasi. "Kalau alasan sudah sosialisasi maksimal kenapa partisipasi tergolong rendah. Hal itu tidak bisa dibantah lagi dan harus menjadi koreksi," papar dia.
Dikatakan pula, pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada Buleleng dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak utamanya penyelenggara, terlebih lagi, Bali akan melaksanakan pemilihan gubernur pada 2018.
"Jangan sampai permasalahan rendahnya partisipasi pemilih terulang kembali di Buleleng dan kami harapkan penyelenggara nanti dapat bekerja serius utamanya terkait sosialisasi," papar Supriatna.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana mengungkapkan, KPU akan segera melakukan riset penelitian terkiait rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada di daerah itu.
Pihaknya berencana akan melakukan penelitian bersama dengan tim dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.
"Kami akan bekerja sama dengan Undiksha mengetahui sebab kenapa angkat golput begitu tinggi. Beberapa dugaan sementara karena menurunnya antusiasme pemilih menjelang pemungutan suara dan Pilkada Buleleng kalah pamor dengan Pilkada di DKI Jakarta," jelas Suardana. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017