Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah bersama dengan PT Pertamina membidik Bali sebagai salah satu daerah percontohan program elpiji tiga kilogram tepat sasaran yang dilaksanakan bertahap mulai Maret 2017.
"Ada beberapa wilayah yang masih diseleksi secara final salah satunya Bali, Lombok dan daerah lain yang kami tunggu bersama pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dalam media briefing di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pertimbangan pemilihan daerah untuk percontohan program elpiji 3Kg tepat sasaran itu di antaranya wilayah dan konsumsi yang tidak terlalu besar.
Dalam program elpiji 3 kilogram tepat sasaran tersebut, lanjut Wianda, hanya sebanyak 25,7 rumah tangga termiskin di Indonesia yang pantas mendapatkan harga subdisi dari sekitar 57 juta tabung elpiji tiga kilogram yang telah didistribusikan sejak konversi minyak tanah ke gas tahun 2007.
Jumlah rumah tangga termiskin tersebut berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di antaranya petani kecil, nelayan kecil, dan usaha mikro.
Rumah tangga termiskin tersebut sebelumnya dibekali kartu khusus sehingga hanya mereka saja yang berhak membeli elpiji mini berwarna hijau tersebut dengan harga diskon.
Nantinya kartu tersebut terintegrasi metode pembayaran dengan cara digesek di mesin EDC bank penyedia layanan di pangkalan resmi atau tempat yang telah ditentukan.
Meski demikian, lanjut Wianda, pemerintah masih membahas finalisasi penggunaan kartu tersebut termasuk rencana digabungkan dengan kartu dari Kementerian Sosial atau kartu lainnya.
Selain itu tahapan persiapan juga tengah dimatangkan termasuk memastikan adanya jaringan listrik dan telekomunikasi yang stabil untuk mendukung program tersebut.
Dalam sebulan, penerima kartu rumah tangga termiskin tersebut akan mendapatkan jatah tiga tabung per bulan.
Sedangkan masyarakat yang dinilai mampu atau masyarakat yang tidak memiliki kartu miskin, mereka tetap dapat membeli elpiji tiga kilogram namun dengan harga yang tidak disubsidi atau sesuai dengan harga keekonomian.
Untuk menentukan harga keekonomian bagi masyarakat di luar pemegang kartu tersebut, ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Pertamina untuk menentukan harga eceran tertinggi (HET).
"Kami akan hitung dan koordinasi bersama tetapi berapapun harganya itu tetap harus bisa mengakomodasi daya beli masyarakat," katanya.
Selain menjamin subsidi yang diberikan tepat sasaran, program elpiji tiga kilogram tepat sasaran itu juga diharapkan memberikan jaminan pasokan, kepastian menerima subsidi dan tidak ada disparitas harga antara elpiji tiga kilogram.
Tentunya Wianda mengimbau masyarakat bukan pemegang kartu atau masyarakat ekonomi mampu dapat membeli elpiji tiga kilogram di agen, pangkalan resmi atau SPBU sehingga mendapatkan harga yang sama karena harga di tingkat pengecer bukan merupakan kewenangan Pertamina.
Elpiji nonsubsidi lainnya, kata dia, juga dijual di toko-toko modern dengan ukuran lebih besar dari elpiji melon itu bagi masyarakat yang mampu. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Ada beberapa wilayah yang masih diseleksi secara final salah satunya Bali, Lombok dan daerah lain yang kami tunggu bersama pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dalam media briefing di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pertimbangan pemilihan daerah untuk percontohan program elpiji 3Kg tepat sasaran itu di antaranya wilayah dan konsumsi yang tidak terlalu besar.
Dalam program elpiji 3 kilogram tepat sasaran tersebut, lanjut Wianda, hanya sebanyak 25,7 rumah tangga termiskin di Indonesia yang pantas mendapatkan harga subdisi dari sekitar 57 juta tabung elpiji tiga kilogram yang telah didistribusikan sejak konversi minyak tanah ke gas tahun 2007.
Jumlah rumah tangga termiskin tersebut berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di antaranya petani kecil, nelayan kecil, dan usaha mikro.
Rumah tangga termiskin tersebut sebelumnya dibekali kartu khusus sehingga hanya mereka saja yang berhak membeli elpiji mini berwarna hijau tersebut dengan harga diskon.
Nantinya kartu tersebut terintegrasi metode pembayaran dengan cara digesek di mesin EDC bank penyedia layanan di pangkalan resmi atau tempat yang telah ditentukan.
Meski demikian, lanjut Wianda, pemerintah masih membahas finalisasi penggunaan kartu tersebut termasuk rencana digabungkan dengan kartu dari Kementerian Sosial atau kartu lainnya.
Selain itu tahapan persiapan juga tengah dimatangkan termasuk memastikan adanya jaringan listrik dan telekomunikasi yang stabil untuk mendukung program tersebut.
Dalam sebulan, penerima kartu rumah tangga termiskin tersebut akan mendapatkan jatah tiga tabung per bulan.
Sedangkan masyarakat yang dinilai mampu atau masyarakat yang tidak memiliki kartu miskin, mereka tetap dapat membeli elpiji tiga kilogram namun dengan harga yang tidak disubsidi atau sesuai dengan harga keekonomian.
Untuk menentukan harga keekonomian bagi masyarakat di luar pemegang kartu tersebut, ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Pertamina untuk menentukan harga eceran tertinggi (HET).
"Kami akan hitung dan koordinasi bersama tetapi berapapun harganya itu tetap harus bisa mengakomodasi daya beli masyarakat," katanya.
Selain menjamin subsidi yang diberikan tepat sasaran, program elpiji tiga kilogram tepat sasaran itu juga diharapkan memberikan jaminan pasokan, kepastian menerima subsidi dan tidak ada disparitas harga antara elpiji tiga kilogram.
Tentunya Wianda mengimbau masyarakat bukan pemegang kartu atau masyarakat ekonomi mampu dapat membeli elpiji tiga kilogram di agen, pangkalan resmi atau SPBU sehingga mendapatkan harga yang sama karena harga di tingkat pengecer bukan merupakan kewenangan Pertamina.
Elpiji nonsubsidi lainnya, kata dia, juga dijual di toko-toko modern dengan ukuran lebih besar dari elpiji melon itu bagi masyarakat yang mampu. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017