Jambi (Antara Bali) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
menegaskan kepada pejabat pemerintahan agar jangan terlibat jual beli
jabatan yang bakal merusak karir pejabat itu sendiri.
"Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo seusai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Jambi di gedung DPRD provinsi setempat, Jumat.
Ia mengatakan, Kemendagri hanya memberikan warning saja, sebab area rawan korupsi itu di samping perencanaan anggaran adalah mutasi jabatan.
"Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," tegasnya.
Dia mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.
"Untuk yang lain agar hati-hati bahwa apapun jabatan jangan dijualbelikan. Itu adalah prestasi dan jenjang karir. Jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal/terpotong hanya karena upeti. Itu aja intinya," tegasnya.
Mendagri juga mengatakan salah satu ancaman negara adalah korupsi. Tahun 2016 KPK memecahkan rekor Muri dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.
"DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," katanya menambahkan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo seusai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Jambi di gedung DPRD provinsi setempat, Jumat.
Ia mengatakan, Kemendagri hanya memberikan warning saja, sebab area rawan korupsi itu di samping perencanaan anggaran adalah mutasi jabatan.
"Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," tegasnya.
Dia mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.
"Untuk yang lain agar hati-hati bahwa apapun jabatan jangan dijualbelikan. Itu adalah prestasi dan jenjang karir. Jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal/terpotong hanya karena upeti. Itu aja intinya," tegasnya.
Mendagri juga mengatakan salah satu ancaman negara adalah korupsi. Tahun 2016 KPK memecahkan rekor Muri dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.
"DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," katanya menambahkan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017