"Dan sekarang sudah terkendali dan kita 'insya Allah' akan lebih baik dalam mengendalikan penyedotan air," ujar Anies Baswedan usai pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Tahun 2018, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Sejak tahun lalu, lanjut dia, pihaknya telah membentuk tim pengawasan air tanah. Tim itu bekerja untuk memastikan terutama gedung-gedung pencakar langit tidak memiliki sumur pompa yang kedalamannya mencapai 200 meter lebih tanpa izin.
Ia optimistis dengan pengendalian penyedotan air itu akan menjaga permukaan tanah di Jakarta menjadi lebih stabil.
Kendati demikian, menurut Anies, yang terpenting adalah memastikan bahwa kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta didapat dari pipa.
"Selama warga belum mendapatkan air lewat pipa maka mau tidak mau kebutuhan manusia soal air mendasar, jadi ini yang harus kita dorong. Jadi pengawasan sudah kita lakukan ke depan soal pipa," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra M. Taufik akan memperjuangkan air gratis untuk warga Jakarta sesuai dengan janji kampanyenya saat Pemilu 2019.
"Saya akan memperjuangkan itu untuk air minum, PAM yang 10 kubik ke bawah. Saya dorong pemprov untuk menggratiskan," kata Taufik.
Dijelaskannya pemberian air gratis untuk warga di bawah penggunaan 10 kubik sudah diperhitungkannya.
Bahkan, Taufik berani dialog dengan pengelola air terkait dengan janji kampanyenya tersebut karena pihak pengelola tetap akan mendapatkan keuntungan.
"Saya berani dialog sama pengelola air kalau itu, digratiskan, Anda untung apa enggak. tetap masih untung," kata Taufik.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
