Salah seorang pendemo, Syahrial, mengatakan pihaknya menuntut agar Nagari Persiapan Tinggam Harapan segera ditetapkan. "Permintaan kami tidak banyak-banyak. Defenitifkan Nagari Tinggam. Jangan seolah-olah Pemkab terkesan lepas tangan dan tidak berpihak terhadap masyarakat," ujarnya.
Menurutnya aksi yang mereka lakukan tidak ada unsur politiknya atau kepentingan segelintir orang. Namun, aksi ini adalah kepentingan masyarakat Tinggam dan Tombang.
Akan tetapi kami sangat menyesalkan tidak adanya keadilan dan seolah masyarakat Timbang sengaja dibenturkan dengan masyarakat Tombang. "Tuntutan kami ini harus diterima, jika tidak diterima kami akan tetap melakukan aksi dan jika perlu kami akan menginap di Kantor Bupati, hingga tuntutan kami ini diterima," katanya.
Sementara itu ajakan Asisten Bidang Pemerintahan Pasaman Barat, Edi Murdani untuk berdiskusi dengan perwakilan pendemo ditolak. "Kami meminta perwakilan aksi unjuk rasa masyarakat Tinggam untuk berdiskusi di dalam ruangan," ajaknya.
Bupati Pasaman Barat sedang sakit dan Wakil Bupati Pasaman Barat sedang melakukan rapat di DPRD Pasaman Barat. Sedangkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat sedang berada diluar kota.
Namun ajakan itu dengan tegas ditolak masyarakat dengan spontan dan bersikukuh agar tuntutan dikabulkan. "Kami tidak ingin berdiskusi, yang kami inginkan bertemu dengan jajaran pimpinan. Mana Bupati Pasaman Barat, jika tidak ada kami ingin bertemu dengan Wakil Bupati Pasaman Barat. Asisten tidak bisa mengambil kebijakan," kata Syahrial.
Ia menegaskan pertemuan dan diskusi tentang permasalahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan sudah sering dilakukan dengan Asisten Pemerintayan. Namun, hanya dijanji-janjikan dan tidak pernah ada kepastian dan titik temu.
Hingga Kamis siang, masyarakat masih bertahan di Kantor Bupati menunggu kedatangan Wakil Bupati. Sejauh ini aksi berlangsung aman dan tertib dan dikawal oleh petugas kepolisian dan Sat Pol PP Pasaman Barat.*
Baca juga: Bupati Cianjur jamin pemekaran selatan secepatnya terlaksana
Baca juga: Pemekaran Kota Palembang harus persetujuan DPRD dan wali kota
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
