PJN sebut pembangunan Trans Papua libatkan pengusaha asli Papua

PJN sebut pembangunan Trans Papua libatkan pengusaha asli Papua

Pengaspalan jalan di Jalan TransPapua, Yalimo-Jayawijaya. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Wamena (ANTARA) - Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Jayawijaya, Provinsi Papua, memastikan paket pekerjaan jalan Trans Papua melibatkan pengusaha dan pekerja asli Papua sebagaimana Perpres 17 Tahun 2019.

Kepala PJN IV Jayawijaya Togap Harianto Manik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Rabu, mengatakan salah satu paket yang dikerjakan pengusaha Papua di jalan Trans Papua misalnya pembangunan jembatan di Kilometer (KM) 55 di Kabupaten Yalimo.

"Keterlibatan pengusaha asli Papua di lingkungan Satker PJN IV adalah nyata, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa orang asli Papua. Baik sebagai penyedia jasa utama, maupun subpenyedia jasa atau subkontrak, maupun secara padat karya yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat," kata Togap.

Menurut dia, semua paket pekerjaan di wilayah Satker IV yang bersumber dari APBN, telah melalui lelang, misalnya paket penggantian jembatan di KM 55 dengan nomor kontrak HK.02.03/PJN-Wilayah IV/PPK IV:PGGTJBT hanel/27 tanggal 7 Februari 2019 dan adendum nomor 1 tanggal 18 Maret 2019.

Paket tersebut, kata dia, telah melalui proses tender pada kelompok kerja (pokja) Saker PJN Wilayah IV Provinsi Papua dengan pengumuman tanggal 29 November - 9 Desember 2018.

Togap mengatakan pemenang tender paket pengantian jembatan itu adalah CV Bion Jaya dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan Nomor 06/PNPT Pokja IV:PGGT JBT-hanel APBN 2019 tanggal 23 Januari 2019.

"Jadi tidak benar, kami tidak memberdayakan. Namun dalam pemberdayaan juga mengikuti aturan. Untuk saat ini aturan yang kami pakai adalah Perpres 17 Tahun 2019," katanya.

Ia memastikan pekerjaan pembangunan jembatan yang sempat dihentikan Wakil Bupati Yalimo, tetap berjalan seperti biasa.

Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Jayawijaya, Ricardo Sinaga, memastikan jembatan tersebut merupakan satu dari 14 paket yang didampingi Kejaksaan Jayawijaya berdasarkan permohonan Satker IV.

"Selaku tim TP4D telah melakukan pendampingan, di mana tupoksi kami salah satunya merupakan pencegahan dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah-masalah, " katanya. Ia mengatakan pendampingan dilakukan mengingat pendanaan proyek pembangunan jembatan tersebut bersumber dari APBN.

Ia memastikan dari 14 paket yang ada di wilayah PJN IV sudah melalui proses lelang, sehingga terkait dengan pernyataan Wakil Bupati Yalimo bahwa pengerjaan jembatan tanpa lelang hanya karena kurang komunikasi antara Pemerintah Yalimo dan Balai Jalan.

"Saran kami dan kami memberikan ruang untuk dilakukan mediasi kepada wakil bupati, mungkin masih merasa kurang puas, kami akan berikan kesempatan untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan satker," katanya.

Kepala Kejaksaan Jayawijaya Togar Rafilion memastikan pihaknya akan terus mengawal proyek yang bersumber dari APBN agar berjalan sesuai rencana.

"Kalaupun ada pihak lain yang menentang, yaitu silahkan datang ke Kejaksaan untuk menanyakan masalah tentang proyek ini," katanya.
Pewarta : Marius Frisson Yewun
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019