"Saya mengatakan kepada Budi Sadikin (Direktur Utama PT Inalum) dan Himsa Siburian (Komisaris PT Freeport Indonesia) kalau bisa jangan hanya satu persen, tapi dua persen sehingga dana kemitraan ini bisa juga dikontribusikan untuk seluruh Tanah Papua. Itupun kalau bisa," kata Jonan di sela-sela peresmian sejumlah fasilitas program pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh LPMAK dan PT Freeport bertempat di Sekolah Taruna Papua SP4, Timika, Kamis.
Menteri Jonan menyentil pesan dan harapan Presiden Joko Widodo bahwa operasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua harus juga berimplikasi langsung terhadap upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat lokal.
"Semua kegiatan usaha yang ada di sini masyarakat setempat harus menikmati upaya-upaya pembangunan yang kita lakukan. Program pengembangan masyarakat tidak lagi hanya bersifat semangat seperti Community Sosial Responsibility tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan operasi suatu usaha," kata Menteri Jonan.
Mantan Menteri Perhubungan itu merasa kagum dengan fasilitas gedung Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua di kawasan SP4 Timika, salah satu fasilitas yang dibangun dari sumber dana kemitraan PT Freeport Indonesia.
"Saya lihat sekolah ini bagus sekali. Dibanding sekolah saya waktu SMP dan SMA, ini jauh lebih bagus," tuturnya.
Menteri berpesan kepada PT Inalum, PT Freeport maupun Pemprov Papua dan Pemkab Mimika agar perlu duduk bersama untuk membahas pembagian deviden dimana sebagiannya diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Yang paling mudah peraturan pembagian deviden sehingga program investasi tetap jalan tetapi pengembangan masyarakat lokal juga semakin lama semakin lebih besar," ujarnya.
Terhadap permintaan seorang siswi Sekolah Taruna Papua agar semakin banyak anak-anak asli Papua menikmati pendidikan dari sumber dana kemitraan PT Freeport, Menteri Jonan meminta PT Inalum untuk memperbesar kapasitas daya tampung Sekolah Taruna Papua di Timika.
"Kalau perlu sekolah ini diekspansi, kalau sekarang kapasitasnya 1,000 orang maka ke depan bisa menampung 3.000-5.000 anak. Kalau dulu PT Freeport Indonesia 100 persen sahamnya dimiliki oleh Freeport Mc Moran atau perusahaan asing lantas bisa membangun sekolah semegah ini mengapa sekarang setelah 51 persen saham PT Freeport dimiliki oleh anak bangsa sendiri kita tidak bisa mengembangkannya lagi," kata Menteri Jonan.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan selama 52 tahun beroperasi di Papua, sejak awal PT Freeport telah melakukan berbagai hal dengan masyarakat lokal.
Komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dimulai dengan penandatanganan naskah Januari Agreement 1974 dan selanjutnya pada 1996 dicetuskanlah dana pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika hingga berlanjut dengan pengucuran dana kemitraan atau satu persen dari pendapatan kotor PT Freeport untuk pemberdayaan masyarakat lokal sekitar area tambang.
Pada awal operasinya di Mimika sekitar tahun 1970-an, demikian Tony Wenas, penduduk yang bermukim di Timika baru sekitar 1.000-an orang. Kini setelah 52 tahun operasi Freeport di Mimika, jumlah penduduk Mimika sudah lebih dari 250 ribu jiwa.
Pada 2018, katanya, alokasi dana kemitraan yang dikucurkan PT Freeport ke LPMAK berjumlah 60 juta dollar AS atau setara Rp900 miliar dengan kurs Rp14.000. Selain itu, Freeport sendiri ikut terlibat dalam program community Development dengan anggaran yang dikucurkan berjumlah 40 juta dollar AS.
"Jadi total dana untuk program pemberdayaan masyarakat lokal tahun 2018 sebanyak 100 juta dollar AS atau setara dengan kurs Rp14.000 yaitu Rp1,4 triliun hanya untuk tahun 2018," jelas Tony.
Ia berharap keberadaan PT Freeport di Papua ke depan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama membantu pendidikan generasi muda Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku kekerabatan lain di sekitar area pertambangan PT Freeport.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
