Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kerugian Rp100 triliun per tahun di beberapa ruas jalan di Jabodetabek disebabkan masifnya penggunaan kendaraaan pribadi di jalan raya.

"Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh pak wakil presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp100 triliun, bukan Rp65 triliun lagi," kata Anies, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan mengatur kebijakan transportasi umum karena kewenangan untuk pengintegrasian ian terpecah-pecah dan tidak satu komando, katanya.

Menurutnya, jika kewenangan tak diimbangi dengan sumber daya maka tak akan bisa berjalan beriringan.

"Pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan integrasi antar moda transportasi," kata Gubernur.

Dijelaskannya bahwa hasil arahan rapat dengan Presiden Joko Widodo pada hari Selasa adalah dikonsolidasikan ke DKI dan beberapa kali  ditanya kesiapannya.

"Kita siap, Jakarta siap dan kita akan bisa untuk melakukan ini di DKI, nanti mengembangkannya mudah," kata Anies.

Dia mengatakan rute - rute lalu lintas masih mengasumsikan kemudahan bagi pengguna kendaraan pribadi.

"Rute-rute lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI. Dalam urusan transpor ini Presiden melihat pentingnya DKI menjadi 'leading party', pihak yang mengkoordinir," kata Anies.

Baca juga: Anies berharap Jak Lingko jadi induk transportasi publik di Jakarta
Baca juga: Anies: biaya transportasi Jakarta yang tinggi harus ditekan




 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019