"Pemerintah harus tegas kepada 'genderuwo' ekonomi yang dapat gerogoti perekonomian bangsa. Panggil mereka, apakah mau berbisnis dengan baik atau tidak. Ini cara yang efektif," kata Said dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Menumpas Genderuwo Ekonomi' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut dia, "genderuwo" ekonomi saat ini sudah masuk di berbagai sektor, yakni sektor anggaran, sektor migas, sektor migas, sektor kebijakan BUMN dan sektor pertanahan.
"Bahkan, ada juga 'genderuwo' hukum," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menempatkan seseorang yang mampu mengatasi "genderuwo" ekonomi tersebut.
"Carilah orang yang baik yang mampu melawan 'genderuwo' ekonomi. Saya pikir negara akan baik bila 'genderuwo' ekonomi bisa diatasi," katanya.
Ubah "mind set" mereka untuk mengikuti aturan dan tidak melakukan lobi-lobi kekuasaan, tegas Said.
Pakar Ekonomi PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan sebetulnya pemerintah ini bisa saja terlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.
"Kalau birokrasinya dibikin efisien, transparan apa professional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama," paparnya.
Sementara itu, Akademisi dan Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa, genderuwo ini makhluk gaib yang menakutkan.
"Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan. Tidak pernah diakui keadan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita," kata Rizal.
Genderuwo yang dimaksud Jokowi menurutnya justru sama halnya mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara.
"Ini persoalan yang kalau dilihat secara data time series terjadi berulang-ulang, jadi hebat ya bangsa ini. Setiap tahun terjadi tetapi diskusi itu-itu saja. Apakah kita sadar? Iya, tetapi tidak pernah diselesaikan," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
