PDIP akan beri dampingan hukum Wali Kota Blitar

PDIP akan beri dampingan hukum Wali Kota Blitar

PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Blitar (ANTARA News) - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang menimpa Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu.

Hasto yang ditemui di sela-sela Haul Ke-48 mantan Presiden Soekarno menambahkan, untuk lebih detail terkait dengan pendampingan bantuan hukum pada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tersebut dirinya tidak menjelaskan lebih rinci.

Ia menegaskan, saat ini partai sedang membahas terkait dengan masalah tersebut.

Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama.

Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

Dirinya juga meminta agar semua berpikir positif terkait dengan adanya kasus yang menimpa dua kepala daerah asal Jatim yang berangkat dari PDIP tersebut. Ia juga menegaskan, tetap menghormati putusan dan pilihan dari rakyat.

Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur Saiufullah Yusuf yang juga hadir di acara haul itu tidak risau dengan kejadian yang menimpa dua kepala daerah itu, namun tetap prihatin.

"Kalau setiap teman, saudara, bupati, wali kota yang terkena OTT, kami prihatin dengan musibah itu dan ini menjadi pelajaran mudah-mudahan ke depan akan menjadikan pemerintahan yang ditata lebih baik," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Ia tetap optimistis suara untuk dirinya dengan pasangannya di Pilkada Jatim, Puti Guntur Soekarno tetap akan bagus. Masyarakat kini sudah semakin cerdas, bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan tidak akan dikait-kaitkan dengan agenda lainnya.

Gus Ipul juga mengaku, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di akhir jadwal kampanye ini, sebelum masa tenang. Ia tetap melakukan konsolidasi dengan partai dan bertemu dengan masyarakat, baik di pasasr, sawah, pantai, nelayan, sopir, tukang ojek, guna menyerap aspirasi dari mereka.

Ia juga tidak ragu dengan hasil survei, sebab tidak bisa sepenuhnya menjadi patokan. Yang kini dilakukannya adalah tetap optimistis bahwa hasil pilkada akan menunjukkan nilai yang bagus.

"Survei itu kan prediksi, tidak bisa menjadi patokan dan tidak bisa untuk memastikan siapa yang menang. Kami konsolidasi memanfaatkan waktu yang ada dan tetap optimistis," kata Gus Ipul.
 
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Sabtu (9/6/2018). KPK resmi menahan Wali Kota Blitar di Rutan Polres Jakarta Pusat seusai menyerahkan diri terkait kasus dugaan suap sebesar Rp 1,5 miliar atas proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama senilai Rp 23 miliar. (ANTARA/Wahyu Putro A)
Pewarta : Destyan H. Sujarwoko/Asmaul Chusna
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018