Jakarta, 7/3 (ANTARA News) - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan memberikan kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3) seusai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari kampus tersebut.

"Setelah prosesi pemberian gelar Doktor Honoris Causa, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan memberi?kuliah umum di hadapan seluruh mahasiswa IPDN," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, di Jakarta, Rabu.

IPDN akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI kelima yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas kenegarawanan putri Soekarno itu dalam penegakan demokrasi di Tanah Air.

Tjahjo mengatakan sebagai tokoh bangsa, masukan dan arahan dari Megawati sangat diperlukan, khususnya bagi IPDN agar lebih baik lagi ke depannya.

"Apalagi, bisa dikatakan bahwa ibu Mega adalah pelaku sejarah dimulainya era reformasi di Indonesia. Kita bisa mereview kembali bahwa di era reformasi itu kan eranya ibu Megawati, munculnya BPJS ide Ibu Megawati, munculnya amandemen UUD juga," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN untuk Megawati sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun. Dia mengatakan gelar kehormatan ini menjadi lebih istimewa, karena akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Kamis 8 Maret 2018.

Lebih jauh Tjahjo mengatakan ayah Megawati, Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama RI juga tak bisa lepas dari IPDN. Dia mengatakan Bung Karno adalah pendiri sekolah pamong tersebut.

"Sekolah penghasil abdi negara itu memang didirikan Bung Karno. Karena itu untuk mengenang jasa Bung Karno, di seluruh kampus IPDN juga akan kita dirikan Bung Karno sebagai bapak pendiri IPDN," kata Tjahjo.

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rektor IPDN, Ermaya Suradinata mengatakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Megawati lantaran Megawati merupakan sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Megawati juga dipandang sebagai sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya.

Menurut Ermaya, pemberian gelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional disebabkan Megawati dinilai sebagai sosok perempuan Indonesia yang tangguh, serta banyak menginspirasi.

Sementara itu Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan, mewakili keluarga besar PDIP pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan kepada Megawati.

"Gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada Megawati yang juga Ketua Umum PDIP, tentu jadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh kader partai. Ini bukti, kualitas kepemimpinan dan kiprah Megawati memang diakui berbagai pihak. Termasuk oleh kalangan akademisi," ujar Hasto.

Hasto memaparkan, gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN ini adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri sang proklamator Bung Karno tersebut.

Sebelumnya, Megawati sudah menerima enam gelar Doktor Honoris Causa, yakni dari Universitas Waseda Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015);? Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).

"Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan ini sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu," ujar Hasto.

Hasto menekankan saat menjabat sebagai presiden, Megawati adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa Megawati pula, demokrasi yang sebenar-benarnya diwujudkan.

"Demokrasi yang sekarang dinikmati, tak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi ibu Megawati. Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote," kata?Hasto.

(T.R028/B/I007/I007) 07-03-2018 18:06:01

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018