"Penyediaan layanan KPR kepada peserta Taspen di seluruh Indonesia, bagian dari upaya strategis meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit BTN kepada masyarakat," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero), DPP Real Estate Indonesia (REI) dan PT Bank Mandiri Taspen (Mantap), di Kantor Pusat Taspen, Jakarta, Senin.
Selain Dirut BTN Maryono dan Dirut Taspen Iqbal Latantro, penandatanganan sinergi tersebut juga melibatkan Dirut Bank Mantap Josephus K. Triprakoso dan Ketua Umum REI Soelaeman S.
Bank BTN dalam perjanjian kerja sama itu, menyediakan fasilitas pembiayaan hunian rumah ataupun apartemen yang dibangun oleh pengembang anggota REI.
Sementara Taspen memberikan informasi dan data peserta yang membutuhkan dan berminat memiliki rumah, mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemda serta instansi terkait di seluruh Indonesia untuk sosialisasi dan pemasaran program KPR tersebut.
Saat ini jumlah peserta Taspen mencapai lebih dari 6,7 juta orang, dimana sebanyak 4,2 juta merupakan peserta ASN aktif, dan sekitar 2,5 juta pensiunan.
"Peserta Taspen dapat menikmati fasilitas pembiayaan KPR BTN dengan suku bunga kredit terjangkau, diantaranya 8 persen fixed selama 3 tahun dan suku bunga 9 persen berlaku fixed selama 5 tahun," ujar Maryono.
Kerja sama dengan Taspen diharapkan membuka peluang yang lebih luas untuk produk dan layanan perbankan seperti deposito, cash management, payroll dan meningkatkan pendapatan pendapatan non bunga (fee based income).
"Kami menargetkan kerja sama ini bisa meningkatkan pertumbuhan pembiayaan kredit BTN pada 2018 hingga sekitar 30 persen," ujarnya.
Sementara itu, Dirut Taspen Iqbal Latanro mengatakan peserta Taspen yang masih aktif, yang memasuki masa pensiun dan yang telah pensiun dimudahkan mencari hunian yang lebih layak dan dapat mencicil hunian hingga di masa pensiun.
"Perjanjian ini merupakan langkah Taspen mendukung percepatan perkembangan ekonomi nasional," ujar Iqbal.
Penyediaan hunian bagi peserta Taspen, didasarkan pada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) tahun 2016 dimana terdapat 960.000 orang dari 4,5 juta ASN di Indonesia belum memiliki hunian karena banyak faktor, contohnya kendala finansial dan lokasi hunian yang jauh dan kurang strategis.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
