"Ujaran kebencian, baik menggunakan isu SARA atau bukan, itu harus ditinggalkan karena dapat menimbulkan perpecahan di antara kita," kata Syafii di Jakarta, Kamis.
Menurut direktur Indonesia Institute for Society Empowerment ini, yang harus diwacanakan pada tahun politik sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan dan menegakkan keadilan untuk semua, bukan lagi memainkan isu primordial.
Jika isu kesejahteraan dan keadilan menjadi arus utama maka orang atau kelompok yang mengucapkan ujaran kebencian akan menjadi hina.
Selain itu, kata Syafii, perlu ada kebijakan atau aturan hukum yang ketat agar kelompok-kelompok yang ingin membuat suasana menjadi panas tidak leluasa melakukan upaya-upaya yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.
Pada saat yang sama, menurut Syafii seluruh elemen masyarakat harus tetap waspada terhadap isu-isu yang dapat memecah persatuan serta dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan.
"Tentu juga perlu peran dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dalam situasi politik 2018," kata Ketua Komisi Litbang Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Ia pun berharap kalangan legislatif dan eksekutif serta elit politik juga bisa turut serta menjaga keharmonisan.
Pria yang juga turut terlibat dalam program deradikalisasi bersama BNPT ini juga berharap peran serta dari mantan kombatan untuk memberikan syiar kepada kelompoknya terdahulu dan masyarakat pada umumnya agar tidak mudah terprovokasi jika ada kelompok-kelompok yang mengembuskan isu agama dalam pesta politik.
Selain itu, kata Syafii, LSM-LSM yang liberal juga harus diajak karena mereka inilah yang biasanya lebih didengar oleh kelompoknya.
"Mari kita jaga tahun 2018 ini sebagai tahun yang damai antikekerasan dan antiradikalisme," ujar peraih gelar doktor dari International Institute for Asian Studies (IIAS), Universitas Leiden, Belanda ini.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
