NTB siap sukseskan Pilkada serentak 2018

NTB siap sukseskan Pilkada serentak 2018

Logo KPU (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat berkomitmen mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah serentak 2018.

"Kami, provinsi bersama kabupaten/kota mendukung penuh agenda demokrasi yang menentukan masa depan daerah lima tahun kedepan ini," ujar Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin saat rapat kerja dengan Bupati/Wali Kota, KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan guna membahas dan menyusun langkah-langkah pemantapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, Rabu.

Provinsi NTB pada tahun 2018 akan menyelenggarakan Pilkada serentak di sejumlah kabupaten/kota, seperti Lombok Barat, Lombok Timur, kota Bima hingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Jadi rakor ini merupakan wujud dan komitmen bersama untuk mensukseskan dan mempersiapkan proses Pilkada agar benar-benar jujur, adil, aman, tentram dan sukses," terangnya.

Wagub berharap, semua perangkat yang ada, mulai dari KPU, Bawaslu dan termasuk aparat keamanan TNI-POLRI harus menjamin hak-hak demokrasi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi tanpa tekanan dari pihak manapun, khususnya di NTB.

Untuk itu, dirinya menekankan pelaksanaan Pilkada di NTB harus dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Karenanya, Wagub mengimbau seluruh pejabat tekait untuk melakukan mitigasi terhadap kemungkinan risiko terjadinya gangguan dalam proses Pilkada, seperti aksi teror, konflik komunal, daftar pemilih tetap yang berpotensi menimbulkan konflik, cuaca ekstrim hujan dan banjir yang akan mengakibatkan terhambatnya proses distribusi logistik di tempat-tempat pemilihan yang ada di NTB.

"Agar semua tahapan Pilkada berjalan sukses, saya harap semua pihak segera melaksanakan percepatan sesuai tupoksi masing-masing," tegas Amin.

Seperti pengaturan jadwal cuti kampaye bagi pejabat yang mengikuti Pilkada dan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang netralitas PNS dan hal-hal lainnya, ujar Wagub.

Ia juga mengingatkan kepada perangkat terkait untuk memperlancar penerbitan E-KTP sebagai identitas utama dalam memperoleh layanan, termasuk layanan politik, terutama dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada.

"Semoga tidak akan ada penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan seluruh kegiatan Rapat kerja pemantapan Pilkada ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang sukses, aman dan damai di NTB," tandasnya.

(U.KR-NIA/I006)
Pewarta : Nur Imansyah A
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017