Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia khususnya Ditjen Bea dan Cukai akan terus meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka mengantisipasi maraknya praktek "transhipment" (impor barang hanya untuk di-re-ekspor) di Indonesia, terutama yang berasal dari Cina. "Kami, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, dengan Departemen Perdagangan terus meningkatkan kerjasama dengan `custom` (bea cukai) di mana barang-barang yang dimaksud akan dikirimkan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, kalau barang yang dimaksud akan diperdagangkan di Amerika Serikat (AS), maka pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak bea cukai AS, demikian juga dengan Eropa, dan kawasan lainnya. Menurut Menkeu, masalah "transhipment" dari berbagai negara lain khususnya Cina melalui Indonesia, sudah dideteksi oleh berbagai negara lain baik di Amerika maupun di Eropa. "Kami juga memperhatikan masalah ini. Ditjen Bea Cukai berupaya meningkatkan pengawasan. Kami juga melakukan `joint coordination` dengan Departemen Perdagangan dalam menerbitkan surat keterangan asal barang (SKA) atau `certificate of origin`," kata Menkeu. Ia menyebutkan, AS dan Eropa memang mendeteksi adanya barang-barang asal Cina dan negara Asia lainnya yang masuk ke Indonesia untuk kemudian direekspor dengan keterangan bahwa barang itu merupakan barang dari Indonesia. "Itu merupakan persoalan yang di Cina sangat serius dan menjadi isu sensitif pada hari-hari ini," kata Sri Mulyani. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depdag Diah Maulida juga pernah menyatakan bahwa Komisi Perdagangan Uni Eropa menduga Indonesia sebagai tempat "transhipment" ekspor produk sepatu ke negara-negara Uni Eropa. Hal itu mendorong Vietnam dan China merelokasi pabrik ke Indonesia. Apabila kebijakan antidumping dikenakan Uni Eropa ke Indonesia, menurut Diah, akan memberatkan industri alas kaki Indonesia. Sebab, sedikit keuntungan yang diperoleh Indonesia dari dampak kebijakan anti dumping Uni Eropa kepada Vietnam dan China. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007