Doha (ANTARA News) - Qatar pada Senin (31/7) membantah tuduhan Arab Saudi bahwa Doha menyarankan internasionalisasi pelayanan penyelenggaraan haji di tengah percekcokan yang berlanjut di Teluk.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al-Jazeera, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Ath-Thani mengatakan bahwa tak ada saran dari pejabat Qatar mana pun mengenai internasionalisasi masalah Haji.

"Arab Saudi lah yang berusaha mempolitisasi ibadah Haji di tengah krisis Teluk," kata Sheikh Mohammed.

Ia mengemukakan itu menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, yang pada Minggu memperingatkan di Manama, Bahrain, bahwa upaya Qatar untuk mempolitisasi ibadah Haji adalah "pengumuman perang" melawan Kerajaan itu.

"Kami memiliki hak untuk menanggapi siapa saja yang berusaha menginternasionalkan tempat suci," kata Al-Jubeir setelah pertemuan dengan tiga timpalannya dari kuartet pimpinan Arab Saudi yang memboikot Qatar.

Ia kembali menyatakan bahwa jamaah haji Qatar disambut untuk mengunjungi Arab Saudi guna menunaikan ibadah haji.

Haji adalah ibadah tahunan orang Muslim ke tempat suci di Makkah, Arab Saudi. Tahun ini ibadah haji menurut perkiraan berlangsung penghujung Agustus sampai awal September.

Meski jamaah Qatar diperkenankan datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, mereka tetap menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari blokadenya terhadap Qatar.

Jamaah Qatar hanya bisa memasuki Arab Saudi melalui dua bandar udara yang ditentukan: yakni Bandar Udara King Abdulaziz di Jeddah dan Bandar Udara Prince Mohammed bin Abdulaziza di Madinah.

Selain itu mereka hanya boleh menggunakan penerbangan ke Arab Saudi menggunakan pesawat yang tidak dioperasikan oleh Qatar Airways.

Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam Qatar telah menuduh Riyadh mempolitisasi haji dengan melakukan pembatasan itu.

Kementerian mengatakan tindakan itu dirancang untuk memasang penghalang bagi jamaah haji Qatar yang akan ke Makkah menurut warta kantor berita Xinhua.

Kuartet Arab pimpinan Arab Saudi yang juga meliputi Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan blokade atas negara kecil tapi kaya di Teluk itu.

Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan ekstremisme, mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengupayakan hubungan lebih erat dengan Iran, pesaing bagi kebanyakan negara Teluk.

Menteri luar negeri dari negara anggota kuartet itu pada Minggu (30/7), setelah pertemuan di Manama, menyatakan siap melakukan pembicaraan dengan Doha dengan syarat Qatar memenuhi tuntutan mereka, yang antara lain meliputi penghentian aliran dana bagi pelaku teror dan mengakhiri campur-tangan dalam urusan dalam negeri mereka. (Uu.C003)


Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017