"Pelaku usaha perikanan memerlukan kepastian usaha ketimbang pembangunan fisik yang tak jelas manfaatnya," kata pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kepastian usaha perikanan itu meliputi proses dan daftar perizinan yang transparan, pelayanan pelabuhan yang prima, dan jaminan keterhubungan hulu dan hilir sektor kelautan.
Halim yang juga direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, tanpa menghadirkan kepastian usaha, anggaran negara dinilai juga akan terbuang percuma dan tidak bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan nasional.
Sebelumnya, KKP juga telah mendorong mahasiswa dan sarjana bidang ilmu perikanan agar mampu berkontribusi besar dalam menjawab tantangan sektor kelautan antara lain dengan menjadi wirausahawan perikanan andal.
Namun untuk menuju ke sana, anak bangsa yang tertarik memerlukan modal udaha, pendampingan, kejelasan skema perizinan, iklim usaha yang baik, dan masih banyak lagi hal lain terkait. Padahal pada 2019, kontribusi perikanan diproyeksikan sebesar 12 persen dari PDB.
"Sebagai basis utama sumber daya ekonomi maritim dengan potensi nilai ekonomi kelautan dan perikanan yang mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Ini peluang besar bagi bangsa," kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, Slamet Soebjakto.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
