"Kami minta tak ada lagi pungli di jembatan timbang," katanya ketika meresmikan dibukanya kembali 25 jembatan timbang di Tanah Air yang dipusatkan di jembatan timbang Widang, di Kecamatan Widang, Tuban, Jumat.
Namun, ia mengakui untuk mengubah kebiasaan yang sudah berjalan itu tidak mudah, sehingga yang dilakukan yaitu mengubah pola pikir petugas.
"Saya sekarang mengubah pola pikir petugas yang berprestasi akan kami beri penghargaan," ucapnya menegaskan.
Pihaknya, menurut dia, juga akan menempatkan petugas khusus yang akan melakukan pengawasan di 25 jembatan timbang yang kembali beroperasi itu.
"Fungsi papan digital itu juga untuk pengawasan. Masyarakat pun juga harus ikut mengawasi agar tidak terjadi pungli," katanya menegaskan.
Petugas, menurut dia, harus bisa melayani kendaraan barang yang melewati jembatan timbang, tetapi juga harus bisa bersikap tegas menurunkan barang kalau memang ada kendaraan yang kelebihan muatan.
"Kendaraan yang kelebihan muatan ya kelebihannya harus diturunkan sekaligus ditilang," ucapnya menegaskan.
Terkait dibukanya kembali 25 jembatan timbang di Tanah Air itu, kata dia, Kementerian Perhubungan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri dan Kementerian PU sebagai usaha menjaga agar pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jembatan timbang merupakan alat pengawasan angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan berlebih.
Namun kenyataan jembatan timbang terkesan sebagai sarang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) atau retribusi.
"Pemerintah pusat tidak mengenal istilah retribusi. Oleh karenanya sejak beralihnya kewenangan pengelolaan jembatan timbang kepada pemerintah pusat maka saya tidak mau lagi mendengar ada pungutan dalam bentuk apa pun," katanya menegaskan.
Sesuai data, dari 141 jembatan timbang di Indonesia, sebanyak 25 yang dibuka kembali, dengan sembilan di antarannya menjadi percontohan.
Unit Pelaksanaan Penimbang Kendaraan Bermuatan (UPPKB) yang menjadi percontohan yaitu di Pulau Jawa, Losarang (Provinsi Jawa Barat), Wanareja (Provinsi Jawa Tengah), Widang dan Widodaren, keduanya di Jawa Timur.
Lainnya di Pulau Sumatera, Senawar Jaya (Provinsi Sumatera Selatan), Sarolangun (Provinsi Jambi), Seumadam (Provinsi Aceh) dan di Pulau Sulawesi, Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) dan Macopa (Provinsi Sulawesi Selatan).
Pewarta: Slamet Agus sudarmojo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
