Penandatangan nota kesepahaman kerja sama "Sinergi Layanan Pembayaran Tabungan Hari Tua dan Pensiunan Secara Otomatis bagi ASN Kemenkumham RI" dilakukan antara Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro dengan Menkumham Yasonna H. Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis.
Kerja sama itu meliputi integrasi aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara (ASN) dan pemanfaatan electronic government (E-Gov) Kemenkumham dan aplikasi Taspen berbasis web service.
Menurut Iqbal Lantanro, saat ini para pensiunan di lingkungan Kemenkumham tidak lagi repot mengurus klaim dan administrasi pada masa pensiunannya.
Dengan integrasi aplikasi elektronik itu, setiap data dan dokumen persyaratan peserta menjelang batas usia pensiun (BUP) yang telah dikirim melalui elektronik oleh Kemenkumham dapat segera diproses sehingga ASN tersebut tidak perlu datang dan mengurus ke Kantor Taspen.
"Dengan aplikasi Taspen ini, para ASN Kemenkumham yang menjelang pensiun maupun yang sudah memasuki pensiun tinggal duduk santai di rumah karena segala persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sudah langsung diproses," ujar Iqbal.
Sistem teknologi yang disediakan Kemenkumham dan Taspen, menurut dia, sangat memadai sehingga semua data dan proses akan cepat terselesaikan.
Sinergi itu merupakan landasan Taspen berupaya mewujudkan inovasi layanannya, yaitu Layanan Klaim Otomais dengan target kualitas layanan Taspen klaim 5T (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat administrasi) dan mendukung program paperless technology.
Dengan jumlah kantor cabang sebanyak 53 unit di seluruh Indonesia dan 1.413 titik layanan serta 45 mitra bayar (44 bank dan satu PT Pos), pihaknya berharap mampu mengoptimalkan layanan pensiunan secara otomatis.
Sementara itu, Menteri Kemenkumham Yasona H. Laoly mengatakan bahwa hadirnya sinergi layanan digital elektronik ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas jajaran di tingkat kementerian.
"Dengan aplikasi Taspen, berlandaskan akuntabel dan transparansi, ASN bisa lebih mudah bayar tunjangan pensiunan, memangkas waktu klaim. Pembayaran tabungan JKK maupun JKM lebih mudah. Dengan teknologi paperless, penghematan dan efisiensi bisa dilakukan, teknologi tidak lagi dihindari," ujarnya.
Dengan Gerakan Tertib Asrip pula, kata Yasona, kesadaran pemerintah daerah melalui aspek kebijakan SDM kearsipan sarana dan prasarana serta pendanaan kearsipan, Kemenkumham komiten sadar tertib arsip.
(R017/D007)
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
