"Pemerintah itu harus mempersatukan. Ajak semuanya berdialog," katanya dalam sambutannya pada diskusi bertajuk "Kedaulatan NKRI Tanggungjawab Kita Semua" yang berlangsung di Jakarta, Jumat.
Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat itu pun menegaskan bahwa kekuasaan tak boleh digunakan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa itu, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa harus dilaksanakan secara konsekuen namun pelaksanaannya memerlukan apa yang disebutnya "dukungan konstitusi yang Pancasilais".
"Bagaimana kita akan melaksanakan Pancasila dengan Undang Undang Dasar hasil amandemen yang banyak bertentangan dengan Pancasila? Akhirnya kita tidak akan bisa melaksanakan Pancasila," katanya.
Karenanya, bangsa Indonesia harus kembali ke "UUD 1945 yang asli" untuk melaksanakan Pancasila itu, kata purnawirawan TNI kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 14 November 1948, itu.
Dia mengatakan Pancasila itu anti-penjajahan sebagaimana pesan Mukadimah UUD 1945, anti-feodalisme, anti-kapitalisme, anti-liberalisme, anti-atheisme, anti-komunisme, dan anti-sekularisme.
"Jadi pemerintah yang mengatur bangsa ini harus berjalan di jalan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila itu anti-sekularisme dan anti-perpecahan karena Pancasila itu musyawarah-mufakat bukan kekuatan dan kekuasaan," katanya.
Selain itu, dalam memaknai kebhinnekaan bangsa, perbedaan suku, ras, dan agama/kepercayaan yang menyertai kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT itu juga harus dijadikan modal untuk bekerja sama membangun NKRI.
"Perbedaan itu bukan untuk saling mencelakakan tapi untuk saling bekerja sama membangun," kata Tyasno dalam acara yang turut menghadirkan sejumlah pembicara lain, termasuk mantan anggota DPR-RI Lily Chodidjah Wahid, Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab, dan Sejarawan Batar R Hutagalung itu.
Pewarta: Rahmad Nasution
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
