"Ketetapan ini dimaksudkan memberikan arah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis," katanya dalam dialog pilar negara di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, jika seluruh pejabat pemerintah berlaku sebagaimana ketetapan MPR itu, niscaya tidak akan ada kebisingan politik karena tidak sepantasnya ada pejabat pemerintah yang berbicara di luar kompetensinya.
"Mestinya pejabat itu bekerja saja sesuai tupoksinya, jangan bicara di luar, apalagi untuk sesuatu yang tidak dikuasai," kata Bachtiar.
Dalam dialog itu, ia juga menyinggung kondisi Indonesia yang semakin rusak karena banyak anggota masyarakat yang hidup miskin karena para pejabat miskin jiwa dan tidak memakai hati dalam memimpin.
Sementara itu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan etika pejabat publik sudah menjadi tuntutan sejak lama. Dalam kaitannya dengan pejabat publik, mereka dituntut memiliki kesadaran etis atas urusan publik.
"Para pejabat publik harus rela mengutamakan kepentingan publik, dibanding kepentingan pribadi dan golongan," kata dia.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
