Pertama, menurut Firdaus dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis, ketersedian lahan di ibukota akan bertambah. Luas Jakarta hanya 662 kilometer persegi dengan jumlah populasi mencapai 13,6 juta jiwa.
"Ruang ini sangat sempit untuk sebuah ibukota. Singapura luasnya 762 kilometer persegi, tapi populasinya hanya 4,9 juta jiwa. Porsi penduduk Jakarta dua kali lebih besar dari Singapura," kata Firdaus.
Oleh karena itu, lanjutnya, kawasan utara menjadi pilihan untuk pengembangan perluasan lahan karena wilayah selatan merupakan daerah resapan air sehingga tidak mungkin wilayah selatan dikembangkan untuk sektor usaha baru.
"Membangun ke selatan sekarang diharamkan. Untuk kawasan barat serta timur tidak mungkin, Bekasi dan Tangerang tidak akan mau beri lahan kepada Jakarta," katanya.
Manfaat kedua dari pengembangan kawasan utara Jakarta, Firdaus melanjutkan, sekaligus merestorasi Teluk Jakarta. Kondisi Teluk Jakarta dinilai sudah sangat buruk karena tercemar limbah industri dan rumah tangga.
"Restorasi itu butuh biaya, teknologi dan modal. Jadi integrasi rencana reklamasi dengan restorasi Teluk Jakarta adalah pilihan," katanya.
Apabila Teluk Jakarta tidak dibenahi, kondisinya akan lebih parah.
Firdaus pun mencontohkan parahnya Teluk Tokyo, Jepang, yang lebih buruk dibandingkan Teluk Jakarta pada 1957.
"Mendiamkan Teluk Jakarta akan berdampak lebih, ketimbang dengan reklamasi," katanya.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun sebelumnya, menyetujui kelanjutan proyek pengembangan kawasan utara Jakarta.
Susi mengajukan tiga syarat. Pertama, pembangunan reklamasi harus sesuai aturan. Syarat kedua dan ketiga, pemangku kepentingan tidak boleh dirugikan dan lingkungan tetap terjaga.
Terpenting, Susi kembali mengingatkan, pembangunan kawasan utara ini tidak merugikan para nelayan.
"Masyarakat bisa melakukan class action, masyarakat bisa ke pengadilan untuk keberatan dan sebagainya. Kita pasti akan meyakinkan bahwa masyarakat, nelayan tidak dirugikan," tambah dia.
Dihubungi terpisah, para nelayan Muara Angke dan Kali Adem Jakarta Utara mendukung proyek pengembangan kawasan Jakarta Utara melalui pola reklamasi.
Mereka menilai, penolakan yang ada saat ini hanya dilakukan oleh segelintir orang demi kepentingan politik.
Warnita, salah seorang nelayan tradisional di Muara Angke mengatakan, tidak ada untungnya bagi nelayan menolak pengembangan kawaasan Jakarta Utara.
"Kami hanya menginginkan pengembang dan pemerintah memberikan perhatian atas dampak yang timbul. Kami juga berharap pengembangan kawasan ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Muara Angke ini," katanya.
Syahrir, nelayan lainnya juga sependapat dengan Warnita.
Menurut dia, sejatinya nelayan hanya ingin diperhatikan nasibnya oleh pemerintah dan pengembang. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan mereka akan turut terangkat.
Baik Warnita maupun Syahrir meminta pemerintah dan pengembang memberikan berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan antara lain melalui koperasi.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
