"Aguan hari ini diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi MSN (Mohamad Sanusi). Aguan oleh penyidik ditanyakan seputar komunikasinya dengan Sunny dan juga kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan PT KNI (Kapuk Naga Indah) dan PT MWS (Muara Wisesa Samudera)," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Selasa.
Aguan diperiksa selama enam jam. Aguan dan Sunny juga sudah diperiksa KPK pada 13 April lalu.
"Mengenai apakah akan terkuak yang lain, itu tentu masih didalami oleh penyidik, karena yang diperiksa juga hanya Aguan saja, yang sedang didalami oleh penyidik apakah apa yang diketahui oleh Aguan dan hubungannya dengan perusahaan yang lain," tambah Yuyuk.
Hari ini KPK juga memeriksa Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Gamal Sinurat.
"Pokoknya kronologi pembahasan pasal-pasal raperda, tapi tambahan kontribusi yang belum ada sepakat," kata Gamal seusai diperiksa.
Gamal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin ada kontribusi dari pengembang sebesar 15 persen dari besaran pulau.
"Ya kita kan maunya kontribusi tambahan 15 persen masuk ke ranperda karena subsidi silang untuk daratan Jakarta," tambah Gamal.
Terkait perkara ini, KPK juga akan memanggil Direktur PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma yang juga anak Aguan besok.
"Dijadwalkan untuk pemeriksaan (Richard) besok silakan ditunggu saja konfirmasinya," ungkap Yuyuk.
Dalam perkara ini Richard pun sudah dicegah bepergian selama 6 bulan keluar negeri.
Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.
PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektar sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.
Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
KPK menyangkakan Sanusi berdasarkan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Sedangkan kepada Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
(D017/A013)
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
