Penyerahan hibah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kakorlantas Irjen Pol Condro Kirono dan Dirut PT Bank BRI Tbk Asmawi Sjam di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin.
SIM Polri mulai tahun ini akan diproses dalam satu sistem aplikasi yakni Integrated Centralized Online (ICO).
Condro mengatakan hasil workshop tersebut telah diujicobakan di beberapa sarana dan prasarana (sarpras) Polri.
"Telah diujicobakan di sarpras (sarana dan prasarana) Polda Metro Jaya, Depok, Tangerang dan Bekasi," katanya.
Ia menambahkan pada April - Juni 2015 akan dilakukan proses migrasi data. Ia merinci migrasi data akan dilakukan pada 47 sarpras di 32 Polda yang berada di 34 provinsi di Indonesia.
"Nanti pada 1 Juli mendatang, rencananya (sistem SIM online terintegrasi) bisa di-launching. Semoga bisa diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo," katanya.
Sistem ICO ini diberlakukan untuk memudahkan para pemilik SIM dalam memperpanjang masa berlaku SIM.
"Dengan sistem ini, pemilik SIM nggak perlu kembali ke daerah asal untuk memperpanjang SIM-nya karena pengurusan SIM bisa dilakukan sarpras-sarpras di mana pun," katanya.
Sistem ini juga dipakai untuk penerbitan SIM perdana.
Sementara Dirut BRI Asmawi Sjam menjelaskan ICO ini akan mengintegrasikan data-data dari dua institusi yakni Mabes Polri (berupa data SIM Polri) dan Kementerian Dalam Negeri (berupa data e-KTP).
"Hari ini perangkat-perangkat seperti UPS, server dan beberapa perangkat lain di Mabes Polri datanya disatukan agar bisa tersentralisasi. Nantinya data tersebut akan diintegrasikan dengan data e-KTP yang ada di Depdagri. Sehingga nantinya terintegrasi dalam satu sistem," jelasnya.
Menurutnya sistem ini akan mampu mendeteksi bila pemohon SIM memiliki SIM maupun KTP ganda.
"Dengan integrasi SIM dan e-KTP, pemohon bisa dipastikan pemilik KTP asli karena integrasi datanya terkoneksi," katanya.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
