Di saat peninjauan itu berlangsung, para menteri luar negeri dari kawasan Asia Tenggara memulai pertemuan pada Selasa hingga Rabu untuk membuat persiapan-persiapan bagi KTT tersebut.
Kedatangan Kepala Negara dan Ibu Negara Ani Yudhoyono ke BNDCC tak lama setelah pesawat khusus Garuda Indonesia yang membawanya dan rombongan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, sekitar pukul 15.40 WITA.
Sebelumnya Presiden SBY menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Honolulu, Amerika Serikat.
Pasukan yang berseragam berwarna merah turut menyambut kedatangan Presiden SBY di bandara itu dan akan bertugas menyambut para kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN saat pelaksanaan KTT dimulai Kamis ((17/11).
Didampingi Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri, Presiden sempat menyaksikan simulasi penyambutan kepala negara dan meninjau ruang Uluwatu yang rencananya digunakan untuk berbagai pertemuan bilateral.
Setelah sekitar satu jam melakukan peninjauan, Presiden dan Ibu Negara meninggalkan komplek BNDCC sekitar pukul 18.30 WITA menuju Hotel Ayodya Nusa Dua yang menjadi tempat menginap keduanya selama KTT.
Sebelum kedatangan Presiden, Wapres Boediono dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, juga meninjau pusat media (media center) yang menjadi tempat ribuan wartawan dalam dan luar negeri bekerja selama kegiatan KTT ASEAN, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur ke-6 yang berlangsung dari 13 hingga 19 November itu.
Dua hari menjelang pelaksanaan KTT ASEAN yang dihadiri para pemimpin Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam, pengamanan semakin diperketat baik terhadap mobil maupun orang yang memasuki lokasi BNDCC dan Bali International Convention Center (BICC).
Terkait dengan pertemuan para menlu ASEAN, sejumlah isu yang sempat dibahas adalah pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (AIPR), aksesi Brazil terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama, dan implementasi Deklarasi Tata Perilaku Pihak-Pihak di Laut China Selatan (DOC).
Terhadap masalah pembentukan AIPR ini, Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan para menlu ASEAN sepakat untuk menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-19 untuk mendapat arahan lebih lanjut.
Para menteri itu juga membahas topik-topik mengenai Pengembangan Komunitas ASEAN, Implementasi Piagam ASEAN, dan rencana pemberlakuan Visa Bersama ASEAN untuk warga negara non-ASEAN.
Dalam pertemuan tertutup yang dipimpin Menlu Marty Natalegawa itu, para menlu ASEAN menyepakati perlunya melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi mengenai suatu "peta jalan" mengenai rencana pemberlakuan visa bersama ASEAN.
Pertemuan itu juga dimanfaatkan para menlu untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu kawasan dan internasional, seperti masalah Semenanjung Korea dan Timur Tengah, rencana keketuaan Myanmar di ASEAN tahun 2014, Komisi HAM ASEAN (AICHR), dan prakarsa kerjasama kawasan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir.
Para menlu juga membahas permohonan keanggotaan Timor Leste pada ASEAN dan sepakat membahas hal ini lebih lanjut pada Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN.
Dalam soal rencana keketuaan Myanmar di ASEAN, Menlu Marty Natalegawa mengatakan sejumlah negara anggota ASEAN menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permohonan Myanmar tersebut.
Sekalipun tidak menyebutkan negara mana saja yang telah menyatakan dukungan kuatnya, Marty, yang ditemui di sela-sela pertemuan para menlu ASEAN (AMM) ini, mengatakan bahwa di kalangan para menlu terdapat sentimen yang cukup positif atas permohonan Myanmar.
"Saya harus katakan bahwa sentimennya positif, kita semua tanpa terkecuali mengakui perkembangan positif yang telah terjadi di Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dari Juli lalu saya kira telah ada perkembangan," kata Marty.
Oleh karena itu, kata Marty, negara-negara anggota ASEAN berharap agar Myanmar dapat menjaga momentum tersebut. "Saya kira Myanmar telah sungguh-sungguh menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung permohonannya (menjadi Ketua ASEAN 2014)," ujarnya.
Namun, Marty tidak dapat mengkonfirmasi keputusan ASEAN terkait permohonan Myanmar. Ia mengatakan bahwa keputusan seperti itu akan dibuat di tingkat pemimpin negara ASEAN bukan Menlu ASEAN.
"Isu itu juga kan dibahas secara lebih resmi oleh Dewan Koordinasi ASEAN yang akan bertemu besok," katanya.
Pada putaran sebelumnya terkait rotasi kepemimpinan ASEAN, Myanmar harus merelakan gilirannya karena dinilai belum siap memimpin ASEAN. Pada saat itu negara tersebut masih berada di bawah rezim junta militer dan menahan ribuan tokoh oposisi, termasuk pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu kyi.
Dalam bagian lain penjelasannya, Marty juga menyinggung tentang proposal Filipina terkait masalah Laut China Selatan. Ia mengatakan, Filipina diminta untuk menyinergikan proposalnya itu dengan Panduan Penerapan Deklarasi Prilaku Para Pihak di Laut China Selatan tentang proyek kerja sama yang diusulkan masing-masing pihak.
"Tentu proposal Filipina itu kami sikapi karena ada kekhawatiran dari ASEAN bahwa proposal Filipina itu akan bertolak belakang dengan DOC dan kode prilaku (Code of Conduct/CoC) yang dibahas dan diperjuangkan dalam pertemuan pejabat senior ASEAN," katanya.
Hari ketiga
Hari ketiga rangkaian KTT ASEAN ke-19 dan KTT terkait juga diisi dengan persiapan pertemuan pejabat senior ASEAN bidang ekonomi yang berlangsung di BICC Hotel Westin Nusa Dua.
Termasuk dalam anggota delegasi RI adalah Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo dan Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami.
Gusmardi Bustami yang ditemui di sela pertemuan itu mengatakan, empat pilar instrumen dasar dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN menuju sebuah wilayah yang terintegrasi dalam perekonomian global menjadi bagian dari isu yang dibahas.
"Kita tetap konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar instrument ASEAN untuk menuju Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015," katanya.
Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo sempat menyinggung tentang kesiapan negara-negara anggota ASEAN dalam uji coba penerapan "ASEAN Single Window" sebagai salah satu kunci mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN tersebut.
Ia mengatakan, tujuh negara anggota ASEAN akan melakukan uji coba selama setahun mulai tahun 2012 untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut dapat diimplementasikan dan sekaligus dijadikan sebagai evaluasi untuk perbaikan-perbaikan.
Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, sudah siap melakukan uji coba sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan dalam pelayanan ekspor impor, kepabeanan satu pintu antaranggota ASEAN melalui penyeragaman data informasi dari masing-masing anggota secara bersamaan itu adalah katanya.
Tiga negara yang sudah menyatakan belum siap adalah Kamboja, Laos, dan Myanmar.
KTT ASEAN ke-19 yang dihadiri kepala negara/pemerintahan 10 negara anggota itu akan dilanjutkan dengan KTT Asia Timur ke-6 yang diikuti para pemimpin ASEAN dan mitra mereka dari China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan Rusia.(*)
R013/M016
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2011
