"Saya telah menyampaikan solusi terkait dengan penyelesaian sengketa LCS, bahkan sudah saya sampaikan ke Menteri Luar Negeri (R. Marty Natalegawa-red) secara langsung," kata Direktur Eksekutif, Institut Pertahanan dan Studi Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (9/11).
Menurut dia, solusi itu adalah menjadikan LCS sebagai cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) dari kawasan.
Connie mengatakan bahwa diterapkannya SPR akan mewujudkan solusi nyata dari masalah ketahanan energi dunia dan juga akan menjadikan kawasan yang turut membangun terciptanya keseimbangan regional yang sesungguhnya.
"SPR juga sudah diterapkan oleh Eropa dan merupakan salah satu alasan bersatunya negara-negara Eropa dengan Uni Eropa," tambahnya.
Connie, dosen Fisip Universitas Indonesia, memberikan pandangannya terkait dengan lokakarya Penanganan Potensi Konflik di LCS.
Lokakarya itu merupakan kerja sama antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri dengan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara.
Para wakil dari "participating authorities" yakni Brunei Darussalam, China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, China-Taipei, Thailand, Vietnam dan satu peneliti dari Myanmar akan mengikuti lokakarya itu yang berlangsung pada 9 - 11 November 2011.
Menanggapi keikutsertaan China-Taipei (Taiwan) dalam lokakarya itu yang diselenggarakan di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Connie mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai penyelenggara bersikap netral dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa di LCS.
"Hadirnya utusan dari Taiwan dalam lokakarya ini merupakan kemajuan yang penting dan berarti, terkait keberadaan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini yang akan segera berakhir sehingga meninggalkan jejak berarti bagi kepentingan keamanan kawasan," katanya.
Dalam pertemuan ini, kata Connie, Indonesia berarti telah memberikan kesempatan sangat berarti kepada penyelesaian masalah LCS dengan membuka kesempatan pada perwakilan Taiwan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait LCS.
Dalam siaran persnya, BPPK Kemlu menyatakan perseteruan di LCS menyebabkan wilayah tersebut rawan terhadap potensi konflik bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut, dan lokakarya itu sebagai bagian dari diplomasi pencegahan dalam politik luar negeri Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk proses membangun kepercayaan lewat kerja sama di berbagai bidang yang bersifat umum, tidak sensitif dan menjadi perhatian serta kepentingan bersama seperti penelitian ilmiah kelautan, oceanografi, dan mitigasi bencana.
(T.SDP-011/M016)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
