Menurut Fadel, selain percepatan pemberian sertifikat, perjanjian kerjasama dengan BPN juga bertujuan agar peningkatan kesadaran nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, pembudidaya ikan, petambak garam rakyat, pengolah dan pelaku pasar, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait hak atas tanah. "Kemudahan kepemilikan sertifikat hak atas tanah maka masyarakat kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan dengan menjadikan sertikat miliknya sebagai agunan di bank, sehingga kesejahteraan dapat meningkat", ungkap Fadel. Fadel menambahkan,selain dirasakan langsung oleh masyarakat kelautan dan perikanan, manfaat sertifikasi kepemilikan tanah juga bertujuan untuk memudahkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan bagi pemerintah, smanfaat sertifikasi tanah adalah untuk memfasilitasi penanganan sengketa tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Adanya percepatan sertifikasi hak atas tanah, bukan hanya bermanfaat sebagai bukti kepemilikan atas tanah masyarakat itu sendiri, melainkan dapat juga digunakan sebagai jaminan untuk pengembangan usaha nelayan dan pembudidaya ikan. Sertifikasi untuk nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dapat mengembangkan usahanya, sehingga tingkat perekonomian meningkat dan kesejahteraannya akan menjadi lebih baik. Program sertifikasi untuk nelayan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan peningkatan kehidupan nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan sebagaiman ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat merupakan bagian dari klaster keempat yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja untuk mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait guna merealisasikan program ini. KKP menyambut baik penunjukan ini karena program ini sejalan dengan misi kementerian.
Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) telah dimulai KKP semenjak tahun 2009 berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan tahun 2008. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: memberikan kepastian hukum atas kekayaan milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil; memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, permanen dan sehat; meningkatkan kepastian usaha nelayan; dan meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil. Hasinya, dalam kurun waktu 2009-2010 tercatat sebanyak 4.489 sertifikat telah diberikan kepada nelayan dari sebanyak 4.500 sertifikat yang ditargetkan. Sedangkan untuk tahun 2011-2014, KKP menargetkan sebanyak 47 ribu sertifikat tanah akan disampaikan kepada nelayan. Adanya kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi tanah untuk nelayan sebagaimana yang telah ditargetkan KKP.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
