Kebijakan perikanan tangkap terukur dan kampung nelayan maju, yakni sebagai bagian dari upaya KKP agar ekonomi dan ekologi pemanfaatan sumber daya laut dapat berjalan seimbang.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Tahun 2022 mengusung program strategis, yakni Kebijakan Penangkapan Terukur dan Kampung Nelayan Maju.

Dalam kaitan itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT-KKP didukung oleh Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia menggelar pertemuan pembahasan kerja sama dan rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan seluruh mitra kerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di sektor lingkungan, perikanan dan kelautan di Indonesia.

MSC adalah organisasi internasional nirlaba yang menetapkan standar berbasis sains yang diakui secara global untuk penangkapan ikan berkelanjutan dan penelusuran makanan laut.

Program ekolabel dan sertifikasi MSC mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan membantu menciptakan pasar makanan laut yang lebih berkelanjutan.

Pada pertemuan yang dilangsungkan di Bogor, Jawa Barat, 19 Januari 2022, berlangsung secara hibrida, yakni sebagian peserta hadir secara langsung di tempat dan sebagian secara daring, hadir para pihak terkait.

Lebih dari perwakilan 40 lembaga hadir dalam pertemuan pembahasan itu, di antaranya MSC Council, Sustainable Fisheries Partnership (SFP), United Nations Development Programme Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action (UNDP ATSEA) Indonesia Project, Econusa, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan International Pole and Line Foundation (IPNLF).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari industri perikanan tangkap, seperti Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia, Asosiasi Tuna Longline Indonesia dan Asosiasi Demersal Indonesia serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Komite Pengelolaan Perikanan Kakap Kerapu Berkelanjutan Provinsi NTB dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB University) dan beberapa mitra lainnya.


Keseimbangan ekologi-ekonomi

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini saat menyampaikan arahan, pertemuan tersebut merupakan komitmen KKP untuk menyosialisasikan penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur dan kampung nelayan maju, yakni sebagai bagian dari upaya KKP agar ekonomi dan ekologi pemanfaatan sumber daya laut dapat berjalan seimbang.

Untuk itu, pihaknya meminta LSM yang peduli pada lingkungan dan masyarakat nelayan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan mendukung dalam pelaksanaannya nanti.

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi KKP untuk memahami program kerja mitra KKP dan menyinergikannya dengan kebijakan perikanan terukur tahun ini.

Untuk menerapkan hal tersebut, sejumlah program kegiatan telah disiapkan, di antaranya pembagian zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA pasca-produksi serta sistem kontrak penangkapan ikan.

Ia menjelaskan bahwa penangkapan perikanan terukur adalah pengaturan penangkapan ikan yang dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut agar tetap lestari.

Pengendalian tersebut dilakukan dengan memperkuat mekanisme perizinan dan pendataan berdasarkan pertimbangan kuota dan hasil tangkapan pelaku usaha perikanan.

Sementara program Kampung Nelayan Maju dikembangkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya nelayan.

Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian dari KKP.

Pada Tahun 2022, DJPT-KKP telah menyiapkan 120 desa sebagai kandidat Kampung Nelayan Maju bersama lembaga terkait.

Kedua program tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional.

Melalui pertemuan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran mitra LSM dan industri dalam mendukung kebijakan strategis KKP dimaksud.

Dalam pertemuan itu, mitra LSM dan perwakilan industri, seperti asosiasi perusahaan penangkapan ikan memaparkan program kerja masing-masing dan menyampaikan rencana sinkronisasi dengan Kebijakan Perikanan Terukur dan Kampung Nelayan Maju.

Dalam beberapa tahun terakhir, mitra dan program yang berkolaborasi dengan Direktorat PSDI-DJPT meningkat, baik dikarenakan kebutuhan pasar akan produk perikanan berkelanjutan dan kelangsungan sumber daya maupun upaya mendukung program pemerintah.

Berbagai inisiatif telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan Indonesia berkelanjutan.

Masing-masing mitra dan program tersebut memiliki pendekatan yang beragam, sesuai dengan fokus dan sumber dayanya.

Dari hasil pemaparan dan pembahasan 20 lembaga ditemukan pola program perikanan yang saling bersinggungan.

Selanjutnya beberapa tindak lanjut akan dilakukan, di antaranya adalah pemetaan komoditas dan lokasi kerja yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sama, namun berbeda desa, sinergi program kerja dengan lokasi desa Kampung Nelayan Maju.

Lalu, pendataan yang saling terintegrasi serta dorongan untuk penyelesaian kelengkapan data, terutama dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan atau Harvest Strategy.

Kebijakan Perikanan Terukur juga merupakan langkah awal implementasi prinsip "ekonomi biru" yang memerlukan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.

Untuk itu, menurut Muhammad Zaini, diperlukan komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.


Bank data

Sementara itu Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT-KKP Dr Ridwan Mulyana menambahkan pihaknya sebagai hilir dari program perikanan tangkap bertanggung jawab untuk memastikan dan memfasilitasi serta mengoordinasi serangkaian kegiatan dan program serta gagasan mitra.

Hal itu dilakukan guna memastikan pencapaian dan aktivitasnya mendukung program DJPT.

Untuk itu perlu memperkuat komunikasi dan mengembangkan wadah pemangku kepentingan guna mempercepat perkembangan dan mengoordinasikan program yang dikelola masing-masing lembaga.

Pertemuan tersebut, kata dia, juga telah menjadi "bank data" program kerja, sekaligus sebagai basis kerja sama berkelanjutan, yang harapannya akan berhasil mengatasi kesenjangan-kesenjangan, sehingga menjadi solusi yang konkret.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Sofyanto menambahkan, sebagai salah satu unsur yang bersinergi pihaknya tentu akan bekerja bersama untuk terlibat dalam kebijakan strategis KKP itu.

Terlebih, selama ini program MSC juga mendapat pengakuan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai prasarana kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 tentang Ekosistem Lautan: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Program yang dilakukan adalah melalui upaya menghentikan perikanan berlebih, mengembalikan stok ikan, menjaga ekosistem dan mengurangi perikanan ilegal, tidak tercatat dan tidak teregulasi.

Label MSC biru pada produk makanan laut mengartikan bahwa produk berasal melalui perikanan tangkapan alam yang telah disertifikasi secara independen terhadap standar berbasis sains MSC dalam penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan dapat ditelusuri melalui sumber yang berkelanjutan.

Hal ini dapat ditemukan pada lebih dari 100 spesies makanan laut di 100 negara.

Kini, dengan kerja kolaborasi itu, maka upaya memadukan antara ekologi dan ekonomi pemanfaatan sumber daya laut lebih mudah diwujudkan.


Baca juga: MSC-KKP-unsur pentahelix bahas program perbaikan perikanan

Baca juga: MSC-KKP luncurkan platform pelatihan perikanan berkelanjutan

Baca juga: MSC-KKP kolaborasi perbaikan perikanan berkelanjutan di lima wilayah

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022