"Kita menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang kurang berpihak pada rakyat, padahal sebagai wakil rakyat mereka harus senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat," katanya di Pandeglang, Selasa.
Mantan anggota DPRD Provinsi Banten itu, juga menilai banyak aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan, termasuk pemuda dan mahasiswa di gedung DPRD, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPRD.
Bahkan, Aap menilai selama ini anggota DPRD cenderung "berlebihan" dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan dan anggaran.
"Ada indikasi anggota DPRD merasa memiliki kekuasaan dalam fungsi anggaran, dan celakanya mereka menggunakan haknya itu untuk kepentingan golongannya sendiri, bukan demi masyarakat," katanya.
Dampaknya, kata dia, banyak anggaran yang dihambur-hamburkan untuk kepentingan legislatif, seperti pembelian mobil dinas, baik unsur pimpinan DPRD maupun komisi.
Pemerintah kabupaten, kata dia, sepertinya juga tidak bisa banyak berbuat untuk menentang keinginan DPRD itu, sehingga akhirnya mengabulkan permintaan dewan untuk membeli kendaraan mobil dinas itu.
Aap yang juga menjabat Ketua Majlis Pimpinan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Pandeglang itu, mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki Gedung DPRD Pandeglang, jika kinerja wakil rakyat tidak berubah.
"Kalau mereka masih mementingkan diri sendiri, dan tak peduli pada rakyat, saya akan berada pada barisan terdepan untuk menduduki Gedung DPRD," katanya. (S031/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
