Mendes PDTT putuskan puncak Hari Bakti Transmigrasi di Pesisir Selatan

Mendes PDTT putuskan puncak Hari Bakti Transmigrasi di Pesisir Selatan

Mendes PDTT A. Halim Iskandar (kiri) berbincang dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Kementerian PDTT di Jakarra, Senin (29/11/2021).   (FOTO ANTARA/Teddy Setiawan)

Painan, Sumbar (ANTARA) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) A. Halim Iskandar memutuskan lokasi puncak peringatan ke-71 Hari Bakti Transmigrasi (HBT) yang jatuh pada 12 Desember 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Masyarakat Pesisir Selatan telah memberi ruang bagi para warga transmigran. Solidaritas seperti itu patut diapresiasi," kata Mendes saat pertemuan dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Kantor Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Senin (29/11) seperti rilis yang diterima di Painan, Pesisir Selatan, Selasa.

Mendes mengatakan dijadikannya Pesisir Selatan sebagai pusat kegiatan HBT tahun ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada semua unsur, khususnya masyarakat atas dukungan pada program transmigrasi, sehingga bisa berkembang dengan baik dan maju.

Mendes beserta rombongan dijadwalkan tiba di Kota Padang pada Sabtu (11/12). Sebelum ke Pesisir Selatan, pria yang biasa dipanggil Gus Halim itu terlebih dahulu akan bertemu dan beramah tamah dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Setelah itu makan malam bersama bupati dan membahas berbagai upaya strategi dalam percepatan pembangunan serta pengembangan daerah transmigrasi dan sekaligus menginap di rumah dinas bupati di Painan.

Pada pucak peringatan HBT akan digelar pameran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), produksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari daerah transmigrasi. Kemudian Gus Halim juga dijadwalkan akan melakukan penyerahan bantuan transmigrasi.

Mendes PDTT dan rombongan berencana menginap di rumah dinas bupati agar memiliki waktu lebih banyak untuk berbincang.

Menurutnya, banyak hal yang harus dibahas dengan pemerintah daerah terkait percepatan pengembangan wilayah transmigrasi.

Mendes memuji masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang begitu paham dengan segala perbedaan dan semangat Kebhinekaan. Meski berlainan suku, budaya tapi mereka tetap bisa hidup rukun berdampingan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Tanpa adanya penerimaan yang baik dari masyarakat pribumi, kerukunan tidak akan terwujud. Berbagai konflik horizontal pasti akan terjadi, sehingga berbagai program pembangunan di wilayah transmigrasi tidak akan berjalan lancar.

"Karena kemajuan tercipta dari harmoni, maka saling menghargai tetap terjaga," katanya.

Ia meminta pemerintah kabupaten tetap memperhatikan kerukunan kehidupan masyarakat transmigrasi Lunang dan Silaut, mengingat perbedaan latar belakang suku, budaya dan adat mereka dengan pribumi.

Dalam pertemuan itu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan Pesisir Selatan sejak awal memberikan perhatian besar terhadap warga transmigrasi. Setelah bantuan pemerintah pusat berakhir, transmigran di Lunang dan Silaut mulai merasakan kesulitan ekonomi.

Pemerintah daerah ketika itu mengajak dan menyosialisasikan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga panen.

"Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah," terang bupati.

Kemudian ikut menyukseskan program percepatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang digagas pemerintah pusat di wilayah transmigrasi.

Sebagai respon dari program tersebut, pemerintah kabupaten pada 2012 turut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun.

Selain itu, menetapkan Lunang dan Silaut sebagai daerah potensi pariwisata.

Lalu, menjadikan Kecamatan Silaut sebagai wilayah peruntukan industri, utamanya pengolahan kelapa sawit. Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai kawasan perkebunan dan perhutanan industri.

Bupati juga mengusulkan kepada Mendes program cetak sawah baru guna menjaga ketahanan pangan di wilayah transmigrasi. Kemudian perbaikan pusat bisnis dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Kawasan transmigrasi di Kecamatan Lunang dibuka pada 1973, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kecamatan Silaut pada 1979 dan terakhir pengiriman 2009. Mayoritas berasal dari Jawa, demikian  Rusma Yul Anwar .

Baca juga: Mendes PDTT dorong ketahanan pangan di kawasan transmigrasi

Baca juga: Mendes PDTT fokus revitalisasi kawasan transmigrasi


Baca juga: Kemenhut Keluarkan IPPKH Lokasi Transmigrasi Lokal Sumbar

Baca juga: Mendes PDTT serahkan 1.000 sertifikat lahan ke transmigran di Sulbar
Pewarta : Miko Elfisha
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021