Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan dengan pengurangan emisi sekitar 10 persen setiap tahun, diperhitungkan pada tahun 2030 kontribusi Kaltim kepada negara dalam pengurangan emisi mencapai 164 juta ton CO2e.
"Pemerintah RI menargetkan 485 juta ton CO2e,” kata Gubernur Isran Noor dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Jumat.
Gubernur Kaltim Isran Noor hadir di Konferensi Tingkat Tinggi perubahan iklim Conference of the Parties ke-26, di Glasgow, Skotlandia. menerangkan kepada delegasi peserta bahwa sekitar 33 persen upaya pengurangan emisi oleh negara ada di Kaltim.
Baca juga: Kendaraan listrik disebut bisa jadi solusi Kesepakatan COP26 Glasgow
Baca juga: "Bara Dwipa", pesan dari Sumatera untuk COP-26 Glasgow
Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’kub, Bupati Berau Sri Juniarsih, Kadis LH Ec Rizali Hadi, Kadis Kehutanan Amrullah dan Karo Ekonomi Nazrin, serta Staf Khusus Gubernur Bidang LH dan Iklim Stepi Hakim.
Isran menjelaskan Kaltim memiliki tambahan 18 juta CO2e, dikarenakan luas lahan Kaltim (12,7 Ha,red) hampir sama dengan Inggris yang tercatat 13,4 juta Ha.
Sementara luas hutan Kaltim mencapai 6,5 juta Ha, namun dalam 2 tahun terakhir diketahui 6.173 Ha digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan dan tambak.
Terkait transisi energi, dikatakan Isran, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan energi rendah emisi yang berkelanjutan dan tangguh untuk kesejahteraan rakyat.
"Saat ini ada 53 pembangkit listrik yang menggunakan tenaga matahari, usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim yang sudah puluhan tahun belum menikmati listrik yang layak," kata Isran.
Dia membandingkan rakyat di Inggris meski tinggal di pelosok desa sudah bisa menikmati listrik dengan aman dan nyaman.
Menanggapi harapan Gubernur Isran Noor, Ken O'Flaherty - Ambassador UK for COP26 sependapat dengan upaya Pemprov Kaltim.
Dia menjanjikan akan memperjuangkan usulan Gubernur Kaltim dengan catatan Pemprov Kaltim dan Pemerintah RI menyampaikan proposal.
"Masalah emisi karbon masalah bersama, sebagai negara maju tentu harus punya kepedulian agar masyarakat di negara berkembang bisa maju dengan tidak mengorbankan kawasan hutannya," ujar Ken O'Flaherty.*
Baca juga: Draf kesepakatan iklim COP26 beri penekanan aksi yang lebih kuat
Baca juga: Di COP 26, Menteri Arifin tawarkan peluang investasi energi bersih RI
Pewarta: Arumanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
