Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, di Jakarta, Senin, menyebutkan, penandatanganan MoU tersebut akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta.
Muhammad Taufik mengingatkan, agar TAPD DKI Jakarta menambah personel untuk melakukan input kode rekening kegiatan hasil pembahasan yang telah diberikan waktu selama dua hari, pada 9-10 November 2021.
"Saat menginput data kalau perlu tenaganya ditambah, supaya semua bisa berjalan tepat waktu," ucapnya.
Baca juga: DPRD-Pemprov DKI sepakati 25 Raperda dalam Propemperda 2022
Baca juga: Pemprov DKI usulkan RAPBD 2022 sebesar Rp80,15 triliun
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri, menjelaskan, permintaan diundurnya waktu rapat paripurna MoU, karena sangat banyak sub-kegiatan yang ditambah ataupun dikurangi.
"Ada 740 SKPD yang melakukan penginputan data dengan posisi penjabaran aktivitas sub-kegiatan yang baru sebanyak 1.458, terus penebalan sebanyak 1.587 dan pengurangan sebanyak 1.165. Jadi, waktu ini sangat sempit, kita perlu waktu tambah jangan jam 11 siang," ucapnya.
Adapun, alur kegiatan sebelum digelarnya rapat paripurna penandatanganan MoU, DPRD bersama TAPD akan melaksanakan rapat Banggar terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil pembahasan yang sudah dilakukan Komisi selama sepekan lalu.
Rapat Banggar dilaksanakan hari ini setelah Rapat Bamus selesai yang dilanjut denan Rapat Pimpinan Gabungan untuk melakukan penelitian akhir dan persetujuan terhadap rancangan KUA-PPAS tahun 2022 pada pukul 17.00 WIB.
Baca juga: DPRD DKI minta hibah ke daerah penyangga harus tepat sasaran
Baca juga: DPRD ingatkan Pemprov DKI realistis usulkan target pendapatan daerah
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Harahap
Copyright © ANTARA 2021
