Menurutnya, dalam webinar “Riset Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua dan Tekanan Kebebasan”, Jakarta, Senin, masalah Papua bisa diatasi oleh universitas dengan memunculkan suasana pluralitas suku dan budaya di dalamnya.
“Universitas Papua isinya harus plural. Orang Papua harus masuk kedalam berbagai universitas, seperti Unair, UGM, dan ke mana-mana,” kata Didik.
Pluralitas atau kemajemukan tersebut, lanjut Didik, tidak hanya dititikberatkan pada mahasiswa. Dosen harus didatangkan dari berbagai daerah di suatu universitas.
Baca juga: Gubernur Papua apresiasi penghargaan bagi 18 pemda peraih opini WTP
Dengan begitu, pluralitas suku dan budaya yang berbeda-beda menjadi cikal bakal Indonesia bersatu, bahkan sudah seperti itu sejak kemerdekaan dan Sumpah Pemuda.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES yang juga merupakan Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan ketika mahasiswa dari suatu daerah mengenyam pendidikan di daerah lain, mereka kemungkinan besar terhindar dari keinginan menjadi kelompok separatis karena telah merasa menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia di kampusnya.
Dengan demikian, Didik menekankan selain kebijakan ekonomi dan militer, pendidikan berperan penting menjaga keutuhan NKRI.
Baca juga: Leani Ratri nilai kebijakan Peparnas Papua baik untuk regenerasi atlet
Selain itu, dia menyinggung kesadaran terhadap prinsip sebagai warga negara, yaitu bercerainya kesatuan suatu negara akan menimbulkan korban kemanusiaan yang besar. Contohnya, Korea Utara-Korea Selatan dan Vietnam Utara-Vietnam Selatan.
Didik J Rachbini mengambil contoh paling sederhana dari sebuah keluarga.
“Satu keluarga pecah sudah punya banyak anak. Itu orang tua, anak, cucu menjadi korban dari perpecahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru,” kata Didik.
Didik J Rachbini menilai kontribusi dari universitas dan bidang riset masih terbilang kurang dalam memberikan usaha penyelesaian persoalan Papua. Dia menyarankan agar Indonesia berfokus menemukan solusi sendiri untuk masalah Papua dengan bantuan peran pendidikan. Tidak lagi bergantung pada solusi-solusi dari luar dan berkaca pada kasus negara lain.
Baca juga: KSP: UU Otsus Papua jilid II akomodasi masyarakat adat
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
