Jakarta (ANTARA) - Negeri Afghanistan kini sudah berubah wajah, meski kondisi fisik yang poran-poranda akibat konflik dan perang berkepanjangan melanda negeri itu.

Usai Amerika Serikat (AS) mengakhiri misi evakuasi militer dan warga sipilnya di Bandara Kabul pada 31 Agustus 2021, yang didahului oleh gerakan Taliban menguasai Afghanistan, setelah mengambil Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus, kini dinamikanya masih terus berlangsung.

Terlepas dari pro-kontra atas perubahan mendasar setelah pasukan AS ditarik dan Taliban telah mengambil kekuasaan dari pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, kini dunia mulai berkomitmen membantu Afghanistan, khususnya pada misi-misi sosial-kemanusiaan, terlebih misi asing di negara itu juga sudah ditarik sepenuhnya.

Komitmen itu didasari kekhawatiran warga dunia atas situasi kemanusiaan sampai kondisi sosial-ekonomi di negara itu akan semakin memburuk.

Karena itulah, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian menjadi tuan rumah konferensi donor di Jenewa, Swiss, pada Senin (13/9) dalam upaya untuk mengumpulkan dana bantuan sebesar 606 juta Dolar AS atau sekitar Rp8,48 triliun guna memenuhi kebutuhan mendesak Afganistan.

Lebih kurang 40 menteri negara-negara donor, Kepala Komite Internasional Palang Merah Peter Maurer, dan puluhan perwakilan pemerintah hadir dalam konferensi, baik secara langsung maupun daring.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kemudian mengumumkan bahwa negara donor telah menjanjikan dana bantuan lebih dari 1 miliar Dolar AS atau setara Rp14 triliun.

Sebelum konferensi negara donor itu berlangsung, sejak terjadi perubahan kekuasaan di Afghanistan, Indonesia sebagai bagian warga dunia, sudah awal menyuarakan komitmen untuk bisa berpartisipasi dalam membantu.

Melalui konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube MoFA Indonesia, Sabtu (21/8) 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen dimaksud.

Selain itu, dalam berbagai pertemuan yang dihadiri di sela Sidang Majelis Umum PBB, Menlu juga terus menyuarakan Indonesia dengan mengangkat isu Afghanistan untuk dijadikan pembahasan.

Seperti halnya pernah disampaikan Retno Marsudi yang menyatakan sudah bertemu perwakilan Taliban pada 26 Agustus 2021 di Doha, Qatar, ia menekankan Afghanistan dapat mementingkan hak kaum perempuan.

"Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerja sama pemberdayaan perempuan," katanya.
Menteri Luar NegerI RI Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Perwakilan Delegasi Taliban di sela-sela menghadiri penandatanganan Kesepakatan untuk Perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara Amerika Serikat dan Taliban (29/2/2020) di Doha, Qatar. Penandatanganan ini merupakan langkah awal dari proses perdamaian Afghanistan. (FOTO ANTARA/HO-https://kemlu.go.id)

Kawal masa transisi

Komitmen Indonesia membantu pemulihan krisis di Afghanistan, kemudian dipertegas secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara pada KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (12/10) 2021, sebagai pernyataan yang disiarkan Kemenlu di Jakarta menyatakan masyarakat internasional harus mengawal masa transisi ini, menuju Afghanistan yang stabil, damai dan sejahtera.

KTT itu juga dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk PM Italia Mario Draghi dan Presiden AS Joe Biden, serta Sekjen PBB Antonio Guterres

Dalam kesempatan di depan para pemimpin dunia yang tergabung dalam Group of 20 atau G20, yang dihadiri oleh Wamenlu Mahendra Siregar dan Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sudah sangat lama rakyat Afghanistan mendambakan perdamaian dan hidup normal.

Karena itu, upaya bersama untuk memperkuat koordinasi internasional dan dukungan terhadap PBB dalam mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan di Afghanistan sangat dibutuhkan.

Presiden Jokowi kemudian menekankan diperlukannya upaya untuk melakukan tiga hal.

Pertama, menjaga stabilitas dan keamanan, termasuk dengan membentuk pemerintah Afghanistan yang inklusif, di mana hak semua kelompok, khususnya perempuan, untuk berkontribusi harus diberikan.

Kedua, mengakhiri krisis kemanusiaan di Afghanistan, termasuk mendukung upaya PBB menggalang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan.

Sedangkan ketiga, memulihkan aktivitas ekonomi dan pembangunan dan Presiden Jokowi menegaskan bahwa G20 memiliki peran yang penting dalam menyikapi krisis yang terjadi di Afghanistan.


Bantuan darurat

Dalam perkembangannya, Indonesia menyatakan berkomitmen untuk menyalurkan bantuan senilai 3 juta Dolar AS atau sekitar Rp42,75 miliar bagi Afghanistan.

Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan komitmen itu pada Pertemuan Tingkat Tinggi PBB untuk Situasi Kemanusiaan di Afghanistan secara daring pada Senin (13/9).

Indonesia, katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (14/9), berkomitmen memberikan bantuan sebesar 3 juta Dolar AS kepada masyarakat Afghanistan, melalui mitra lokal yang terpercaya.

Rinciannya, sebanyak 150.000 Dolar AS atau Rp2,14 miliar dari total bantuan akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Lalu, sebanyak 2,85 juta Dolar AS atau Rp40,6 miliar ditujukan untuk mendukung pembangunan di Afghanistan selama tiga tahun ke depan, khususnya dalam sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pertambangan.

PBB sendiri menegaskan dana bantuan kemanusiaan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan layanan kesehatan, pasokan air dan sanitasi bagi 11 juta rakyat Afganistan.

Pendanaan juga akan digunakan untuk mendukung perempuan dan anak-anak serta mendirikan proyek-proyek pendidikan.

Menurut laporan Radio Suara Jerman "Deutsche Welle" -- dari hasil wawancara dengan Direktur Program Pangan Dunia (WFP) untuk Afganistan, Mary-Ellen McGroarty -- krisis pangan membayangi negara itu.

Sebuah survei terhadap 1.600 warga Afganistan yang dilakukan WFP pada Bulan September menunjukkan 93 persen dari mereka yang disurvei kekurangan makanan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak bisa mendapatkan akses uang tunai untuk membayar barang-barang.

Mary-Ellen McGroarty bahkan menyebut kondisi pangan di negara itu sangat buruk, bahkan sebelum pengambilalihan Taliban.

Kekeringan dan pandemi virus corona menyebabkan 14 juta orang mengalami kelaparan parah.

Dalam laporan DW, pihak AS sendiri, melalui Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan pada konferensi itu bahwa Washington juga akan memberikan hampir 64 juta Dolar AS atau sekitar Rp896 miliar dana tambahan kemanusiaan untuk Afganistan.

Sebagai warga dunia, Indonesia telah menyatakan komitmen bersama membantu Afghanistan, sehingga ini adalah manifestasi kepedulian Indonesia yang mendalam untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta mendukung kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan.

Copyright © ANTARA 2021