Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Ketua KPU Ilham Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengharapkan penguatan integritas yang dilakukan KPK kepada instansinya mencegah berulangnya tindak pidana korupsi yang menjerat jajarannya di KPU.
"KPU apresiasi atas kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih KPK telah memfasilitasi dan melakukan upaya-upaya pencegahan korusi kepada jajaran kami untuk memastikan tidak terjadi kembali kejadian seperti sebelumnya," ujar Ilham.
Hadir dalam pembekalan antikorupsi atau "executive briefing" PAKU Integritas seri keenam tersebut, yaitu Ketua KPU Ilham Saputra beserta enam anggota KPU, sekretaris jenderal, inspektur utama, deputi bidang administrasi, dan deputi bidang teknis.
Baca juga: Ketua KPK sambangi DPRD Kaltim lakukan pencegahan korupsi
Sementara dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Abhan beserta empat anggota Bawaslu, inspektur utama, deputi bidang dukungan teknis, dan deputi bidang dukungan administrasi. Para pejabat eselon satu tersebut didampingi oleh pasangan masing-masing.
Ketua Bawaslu Abhan juga mengapresiasi KPK karena telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Kami sepakat pemberantasan korupsi dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri dan istri mempunyai peran yang sangat penting," kata Abhan.
Ia juga memaparkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan instansinya, yaitu membangun zona integritas dengan mencanangkan instansinya sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBS), pengendalain gratifikasi, dan penerapan "whistleblowing system".
"Itu yang sudah kami lakukan. Tentu masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran dari KPK sangat kami harapkan agar Bawasalu dapat terus menjaga integritas sebagai badan pengawasan maupun integritas lembaga Bawaslu," kata Abhan.
Baca juga: KPK-Kemendagri-BPKP luncurkan sistem pemantauan cegah korupsi
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan "executive briefing" kali ini merupakan seri keenam.
"Telah terlaksana pembekalan antikorupsi untuk tujuh dari sepuluh kementerian/lembaga target. Berikutnya, masih ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan diklat pembangunan integritas telah berlangsung sebanyak tiga seri," ujar Wawan,
Sektor politik menjadi salah satu sektor yang menjadi konsen KPK. Sejak 2012, KPK telah melakukan kajian sistem dan partai politik yang dilanjutkan dengan sejumlah program maupun kajian lebih lanjut seperti kajian sistem parlemen, program pemilu berintegritas, kajian sistem integritas partai politik, program politik cerdas berintegritas.
Selanjutnya, kajian pembenahan sistem pilkada, kajian RUU parpol, kajian pendanaan parpol hingga insersi pendidikan antikorupsi pada parpol dan penyelenggaraan bimtek program antikorupsi bagi penyelenggara dan pemilih.
Sebagai institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, KPK juga telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk mendorong pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap dapat memberikan penguatan antikorupsi sebagai benteng integritas dalam pelaksanaan tugas.
Baca juga: KPU-KPK cegah dana korupsi untuk kampanye
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
