"Dana dari hasil pelepasan saham rights issue tersebut merupakan "windfall profit" bagi pemerintah dan langsung masuk ke kas negara," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.
Menurut Mustafa, harga saham rights issue milik pemerintah ditetapkan pada level Rp5.250 per lembar, lebih tinggi Rp250 per lembar dari harga rights issue Bank Mandiri yang dilepas sebanyak 2,33 miliar lembar melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada harga Rp5.000 per lembar.
Adapun Bank Mandiri meraih dana hingga Rp11,68 triliun dengan diskon sebesar 9,7 persen.
"Kita berkesimpulan penetapan harga rights issue tersebut merupakan yang terbaik untuk saat sekarang ini dengan mengacu pada pasar saham Indonesia dan bursa saham global," ujar Mustafa.
Sementara harga saham Bank Mandiri pada penutupan pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (26/1) berada pada level Rp5.950 per lembar.
Mustafa menambahkan, sebanyak 60 persen saham rights issue tersebut akan dialokasikan kepada investor lokal, sedangkan sisanya untuk investor asing.
Khusus saham rights issue milik pemerintah, ditawarkan kepada 49 calon pembeli.
"Peminatnya cukup banyak, namun kami tidak bisa menyebutkan siapa saja investor tersebut. Ini kami serahkan kepada `underwriter` (penjamin pelaksana emsisi," katanya.
Secara terpisah, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan, pelepasan 2,33 miliar lembar saham baru bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan rencana bisnis perseroan.
Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana perseroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis untuk menjadi pemain utama dalam Retail Payment, pembiayaan ritel dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen wholesale.
"Kami ingin terus menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan (sustainable growth), untuk itu kami berinisiatif meningkatkan permodalan sehingga ruang gerak bank menjadi lebih fleksibel dalam menangkap peluang bisnis di masa mendatang dalam upaya mewujudkan keinginan menjadi salah satu financial institution yang terbaik di kawasan Asia Tenggara," kata Zulkifli.
Selanjutnya, Bank Mandiri akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Januari 2011 untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana korporasi tersebut.
Sesuai dengan prospektus, saham baru dapat diperdagangkan di pasar mulai tanggal 14 Februari 2011.
Pasca rights issue porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia akan menjadi 60 persen dari saat ini sebesar 66,73 persen, sementara saham publik akan menjadi 40 persen.(*)
(T.R017/B012)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
