Pemerintah punya delapan strategi bangun kelistrikan nasional

Pemerintah punya delapan strategi bangun kelistrikan nasional

Tangkapan layar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam webinar bertajuk Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dipantau di Jakarta, Selasa (7/9/2021). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah mempunyai delapan strategi dalam membangun kelistrikan nasional mulai dari penyederhanaan regulasi hingga pengembangan teknologi smart grid.

Strategi pertama adalah menarik investasi sektor energi baru terbarukan. Pemerintah telah merevisi peraturan untuk menyederhanakan proses pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka.

“Saat ini kami sedang memfinalkan peraturan presiden mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT),” kata Rida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: PLN operasikan dua infrastruktur kelistrikan pacu ekonomi di Jawa-Bali

Upaya pemerintah berikutnya dengan mengembangkan teknologi smart grid serta mempromosikan pembangkit listrik tenaga surya atap secara masif.

Menurut Rida dibutuhkan peraturan baru agar pengembangan energi baru terbarukan bisa menjadi lebih menarik.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program renewable energy-based economic development (REBED) dan renewable energy-based industry development (REBID).

REBED adalah program penggunaan energi baru terbarukan untuk memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sedangkan REBID adalah pengembangan potensi energi baru terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan industri.

“Untuk daerah yang memiliki potensi EBT yang besar seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik. Industri akan mendapatkan listrik yang lebih terjangkau,” jelas Rida.

Baca juga: PLTA Saguling dukung beban puncak sistem kelistrikan Jawa-Bali

Selanjutnya, pemerintah juga berupaya melakukan konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah merevisi aturan sistem jaringan listrik atau grid code untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan."Semua penyedia kelistrikan baik PT PLN (Persero) maupun pembangkit listrik swasta harus mengikuti grid code yang baru,” tegas Rida.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan teknologi smart grid yang diharapkan bisa meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mengurangi susut dalam jaringan transmisi maupun distribusi.

Baca juga: Kementerian ESDM: Regulasi "grid code" perkuat kinerja pembangkit EBT

Rida juga menyampaikan tentang konsep Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 milik PLN yang cenderung lebih hijau karena porsi EBT dalam konsep RUPTL tersebut meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30 persen.

“Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang paling murah serta meningkatkan pengembangan PLTS karena harganya yang cenderung menurun,” ujar Rida.

PLN menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100 persen pada 2022. Adapun untuk mencapai target rasio elektrifikasi tersebut pemerintah menjaga keseimbangan sistem untuk memastikan keandalan pasokan listrik.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021