FPKS ingatkan Pemprov Kalsel terkait penduduk miskin karena COVID-19

FPKS ingatkan Pemprov Kalsel terkait penduduk miskin karena COVID-19

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Imam Kanapi sedang membacakan pemandangan umum terhadap RAPBD-P 2021 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketua Hj Mariana di Banjarmasin. (ANTARA/Syamsuddin Hasan)

Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat terkait penanganan masyarakat miskin yang terdampak COVID-19.

Fraksi PKS mengingatkan itu dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kalsel 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketua Hj Mariana SAB MM di Banjarmasin, Senin.

Dalam pemandangan umum yang dibacakan Imam Kanapi itu, Fraksi PKS mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel pada Maret 2021, bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 208,11 ribu orang atau dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen.

"Angka tersebut berarti bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Imam Kanapi.

Baca juga: Warga transmigrasi di Tanah Bumbu-Kalsel diberikan vaksinasi COVID-19

Baca juga: Adaro sebar 65 konsentrator oksigen di Tabalong dan Balangan Kalsel


Oleh sebab itu, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut dan Sekretaris Firman Yusi SP menyarankan agar Pemprov bisa lebih memaksimalkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19.

Pada pemandangan umum Fraksi PKS tersebut juga mengapresiasi peningkatan pendapatan dalam RAPBD-P 2021 bila dibandingkan dengan APBD murni tahun yang sedang berjalan.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dan Sekretaris H Troy Satria dalam pemandangan umumnya menekankan antara lain terkait penggunaan anggaran.

"Penggunaan anggaran tersebut agar transparan, akuntabilitas dan tidak diskriminatif terutama dalam pelayanan publik," demikian FPG mengingatkan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan HM Isra Ismail SH MH.

Pendapatan daerah pada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp6,7 triliun lebih atau naik 23, 81 persen dari APBD murni tahun anggaran tersebut.

Sedangkan belanja daerah pada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp6,9 triliun lebih atau naik 25,85 persen dari APBD murni tahun berjalan.

Hadir pada rapat paripurna tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Azhari mewakili Gubernur H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin.*

Baca juga: Banua beristighosah mohon pertolongan Allah lepas dari COVID-19

Baca juga: Pemprov Kalsel distribusikan paket sayur dan buah untuk warga isoman
Pewarta : Gunawan Wibisono/Syamsuddin Hasan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021