Tarakan (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama penanda dimulai pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan,  Kalimantan Utara, akhir Oktober 2021.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berharap, setelah peletakan batu pertama itu, langsung dieksekusi pelaksanaan pembangunan sehingga tidak memakan waktu lama.

“Artinya ini berita yang cukup menggembirakan, di mana dapat dampak positif bagi masyarakat Kaltara, khususnya Kabupaten Bulungan. Kita menargetkan pada tahun 2023 harus sudah selesai pembangunannya,” katanya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kamis, usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima rombongan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI di Kantor Gubernur Kaltara.

Mereka yang hadir pada kesempatan itu mendampingi Gubernur Zainal Arifin Paliwang, yakni Bupati Bulungan Syarwani dan Wakil Bupati Ingkong Ala.

Baca juga: Irianto Lambrie: Presiden setujui KIPI masuk proyek strategis nasional

Berkaitan dengan pembebasan lahan, ia meminta harus sudah jelas, dengan skema pembebasan lahan benar-benar dipikirkan dengan baik.

“Tolong ini dikawal, artinya pembebasan lahan ini harus benar-benar dilakukan secara maraton,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa di kawasan tersebut juga akan dibangun politeknik untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan.

“Dengan begitu, pemerataan sumber daya manusia di kawasan industri juga dapat terwujud,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa para pengembang ingin meningkatkan potensi di Bulungan, di mana saat ini KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi telah menjalani evaluasi oleh pemerintah pusat.

“Artinya, pemerintah pusat masih mendukung KIPI dengan melakukan evaluasi. Karena itu, kita harus memenuhi advis yang diberikan pemerintah pusat. Kita siap membangun dan menciptakan potensi sebesar mungkin di Kaltara,” terangnya.

KIPI ini juga akan menjadi kawasan terintegrasi terbesar di dunia. Untuk listrik, pengelola kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih dahulu guna mempercepat operasinya.

Ketika PLTA telah selesai dibangun, katanya, pengelola secara bertahap akan mengurangi daya listrik di PLTU dan beralih ke PLTA.

“Jika PLTU kita bangun lebih dulu, kita dapat segera beroperasi. Yang terpenting dari kawasan industri itu adalah energi listriknya,” kata dia.

Baca juga: 12 delegasi kementerian segera tinjau Kaltara

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021