BKKBN gandeng Kemen PPPA atasi permasalahan stunting di Indonesia

BKKBN gandeng Kemen PPPA atasi permasalahan stunting di Indonesia

Sejumlah anggota Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen PPPA) berpose di Jakarta, Jumat (27/8/2021). (ANTARA/HO-BKKBN)

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mengatasi permasalahan kekerdilan (stunting) yang masih tinggi di Indonesia.

“Kolaborasi percepatan penurunan prevalensi kekerdilan dengan Kementerian PPPA sangat strategis dilakukan di tingkat Kabupaten Kota, karena kebanyakan fungsi KB dan PPPA berada dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas yang sama sehingga apabila ada kegiatan terintegrasi bisa terlaksana dengan baik,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hasto mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerdilan adalah kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Semakin muda usia ibu saat hamil dan melahirkan, maka akan makin besar kemungkinan untuk melahirkan anak dalam kondisi kerdil.

Selanjutnya, ibu yang memiliki anemia dan terpapar asap rokok juga memberikan dampak pada gangguan kehamilan dan janin.

Baca juga: Ini saran Dubes Belanda untuk atasi stunting di Indonesia

Baca juga: BKKBN gandeng Kedutaan Belanda atasi stunting

“Anemia di kalangan remaja putri masih sangat tinggi di angka 48 persen, kemudian anemia akan semakin berpengaruh apabila remaja tersebut menikah dan hamil. Remaja putri usia di bawah 16 tahun yang sudah menikah dan hamil memiliki risiko yang sangat tinggi untuk kesehatannya dan tentu berakibat juga pada bayi yang dikandung,” kata dia.

BKKBN dan Kemen PPPA telah melakukan sejumlah kegiatan yakni melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada integrasi OPD KB-KPPA, melakukan sinergi antara forum anak dengan Genre (Generasi Berencana) dan peningkatan akses layanan berkualitas bagi semua anak.

Lalu, pemanfaatan data keluarga tahun 2021 (PK21), pemberdayaan perempuan dalam Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan kolaborasi bimtek perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

Hasto menjelaskan, pihaknya juga meminta calon pengantin yang akan menikah agar melapor minimal tiga bulan sebelum menikah, untuk mengetahui status gizi dan penyakit wanita yang ingin menikah tersebut.

Ia juga sedang menyoroti tentang pembagian tablet tambah darah yang sudah dilakukan, namun belum terlalu berhasil.

Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan ada korelasi antara perkawinan anak dengan anak kerdil.

“Pencegahan perkawinan anak memang menjadi kunci penting pencegahan kekerdilan karena hal ini menjadi hulunya. Selain itu juga pola asuh, pola makan dan sanitasi harus juga menjadi perhatian bersama,” kata Menteri Bintang.

Bintang mengatakan berdasarkan data dari provinsi dengan prevalensi kekerdilan tinggi, di provinsi tersebut angka perkawinan anak sangat tinggi.

Pihaknya siap berkolaborasi dengan BKKBN yang memiliki banyak tenaga lapangan, seperti penyuluh keluarga berencana (KB) dan banyak kader yang bisa mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA.*

Baca juga: BKKBN: Tiga provinsi memiliki angka prevalensi stunting tinggi

Baca juga: BKKBN: Kolaborasi kunci tangani gizi buruk hingga stunting

Pewarta : Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021