DPRD Kalsel jajaki pengembangan "food estate" di lahan rawa

DPRD Kalsel jajaki pengembangan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Kepala Sataf Kantor Kepresidenan Moeldoko, saat meninjau kawasan food estate. ANTARA/Bayu Pratama Syahputra.

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan menjajaki pengembangan program "food estate" di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk dikembangkan di dalam meningkatkan sektor pertanian.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin Sabtu mengatakan, salah satu prioritas pembangunan Kalsel saat ini yaitu sektor pertanian di antaranya subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Salah satu program yang mungkin dikembangkan untuk meningkatkan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat adalah "food estate".

"Pada kunjugan kerja ke luar daerah, 12 - 14 Agustus 2021, kami Komisi II ke Kapus, menggali informasi program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate," katanya.

Food estate merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Tegus Setio Utomo mengatakan latar belakang keberadaan food estate di Kalteng, karena luas lahan rawanya 3,57 juta hektare atau 37 persen dari total potensi nasional.

Sementara pemanfaatan lahan rawa untuk usaha pertanian kurang dari 20 persen, padahal aktivitas budi daya komoditas padi di lahan rawa pasang surut berpotensi ditingkatkan baik produktivitas lahan maupun varietasnya.

Lahannya merupakan eks-pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang secara infrastruktur lahan dan air masih dapat dimanfaatkan.

"Melihat potensi itulah Presiden Joko Widodo memutuskan, membangun lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau Kalteng dengan Program Food Estate," ujarnya.

Pembangunan food estate tersebut, rencananya pada lahan potensial seluas 165 ribu hektare yang merupakan bekas PLG, sebuah program peningkatan pangan tahun 1990-an.

"Pemerintah mengklaim program food estate bukan cetak sawah baru, lantaran dibangun dari lahan yang dulunya pernah menjadi sawah," ujarnya.

Program Strategis Nasional Food Estate melibatkan lintas kementerian yang diyakini akan mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru di Indonesia.

Dalam pertemuan di ruang rapat Dinas Pertanian Kapuas Kalteng tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel Syamsir Rahman, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II masing-masing Imam Suprastowo serta Dewi Damayanti Said.
Baca juga: Babel fokus kembangkan "food estate" di tiga kabupaten
Baca juga: Food estate dapat jadi solusi pemenuhan pangan RI, kata peneliti Indef
Baca juga: Kementerian PUPR terus bangun irigasi dan akses Food Estate Sumut
Pewarta : Ulul Maskuriah/Syamsuddin Hasan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021