Sertifikat vaksin belum jadi syarat akivitas warga Kota Depok

Sertifikat vaksin belum jadi syarat akivitas warga Kota Depok

Juru Bicara Penangangan COVID-19 Kota Depok Jawa Barat Dadang Wihana. ANTARA/Feru Lantara

Depok (ANTARA) - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Jawa Barat Dadang Wihana menegaskan pihaknya belum menerapkan sertifikat vaksin untuk dijadikan syarat dalam melakukan aktivitas bagi warga kota ini.

"Belum ada syarat mengenai pemberlakuan sertifikat vaksin," kata Dadang dalam pesan singkatnya, Rabu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Depok Nomor 443/336/Kpts/Satgas/Huk/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019.

Kepwal Depok yang diterbitkan 10 Agustus ini, untuk menindaklanjuti perpanjangan PPKM Level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Untuk Kota Depok, lanjut Dadang, perpanjangan ketiga PPKM Level 4 COVID-19 mulai diberlakukan pada 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Guna mengoptimalkan keputusan ini, Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan kejaksaaan dalam mengoordinasikan serta mengawasi PPKM Level 4 COVID-19.

Selanjutnya, warga diminta untuk melaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat rukun tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumber daya satuan tugas (satgas) kecamatan, tim pengawas kecamatan, satuan tugas kelurahan. Selain itu, bersama TNI-Polri, dan Satgas KSTJ, serta terpadu dengan satuan tugas SKTJ/RT/RW melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah RT.

Masyarakat yang bertempat tinggal atau melakukan aktivitas di Kota Depok, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PPKM Level 4 COVIS-19, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Lalu, untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan.
Baca juga: Kendaraan yang diputar balik ke Depok bertambah 115 unit
Baca juga: Pemkot Depok larang gelar resepsi pernikahan dan khitanan
Pewarta : Feru Lantara
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021