Hal itu terutama penting untuk daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang beberapa di antaranya memiliki infrastruktur belum mumpuni termasuk fasilitas layanan kesehatan.
"Vaksin itu bukan magic bullet, jadi kita tetap harus edukasi masyarakat di daerah 3T untuk bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Artinya kepala desa dan camat harus aktif di daerahnya yang ada 3T tadi untuk mengkampanyekan protokol kesehatan," ujar Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi virtual tentang percepatan vaksinasi daerah 3T, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Nadia menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 bukanlah satu-satunya solusi untuk menanggulangi COVID-19 dan untuk daerah 3T pencegahan penularan merupakan salah satu langkah yang baik.
Baca juga: Panglima TNI: Lakukan pendekatan kultural dalam terapkan 3T
Baca juga: Kemenkes: Prokes di sejumlah daerah tujuan mudik masih rendah
Pencegahan bisa dilakukan dengan mengatur arus keluar masuk orang, dengan orang yang masuk ke daerah 3T dapat melakukan isolasi terlebih dahulu sebagai bentuk usaha memperkecil risiko penularan.
"Protokol kesehatan harus diperkuat," kata Nadia, yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kemenkes.
Terkait program vaksinasi COVID-19 sendiri, Nadia menjelaskan bahwa 50 persen stok vaksin saat ini dialokasikan untuk daerah Jawa dan Bali yang memiliki mobilitas tinggi dengan risiko penularan besar.
Namun, dia tidak memungkiri adanya vaksinasi di daerah 3T yang dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai lembaga serta komunitas masyarakat yang bergerak di akar rumput.*
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
