pekerjaan berat menuju target 14 persen
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Andalas Prof Dr dr  Masrul, MSc, SpGK menilai bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengatasi stunting di Indonesia.

"Proses perubahan perilaku dan local wisdom perilaku adalah kata kunci. Proses pemberdayaan perlu dikedepankan, keluarga menjadi persoalan penting dan berkelanjutan untuk mengatasi stunting," ujar Masrul dalam Seminar Hari Keluarga Nasional 2021 secara daring di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen pada tahun 2013.

Ia menambahkan pemerintah menargetkan dapat menekan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen.

"Ini adalah pekerjaan berat menuju 14 persen. Namun dengan optimisme dan potensi yang dimiliki bangsa kita tentu bisa," ucapnya.

Baca juga: Pakar: Seng berperan memutus mata rantai stunting sejak kehamilan
Baca juga: BKKBN: Pencegahan stunting penting sambut bonus demografi


Ia mengemukakan bahwa terdapat sejumlah aksi integrasi yang dilaksanakan oleh semua pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN hingga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kendati demikian, ia mengakui bahwa terdapat sejumlah kendala dalam mengkoordinasikan sejumlah program dari masing-masih institusi.

"Tentu inilah persoalan yang di tingkat pusat sampai desa tidak mudah dikoordinasikan untuk upaya pemberdayaan yang lebih baik," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Masrul juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan permasalahan di lingkungan keluarga dalam mengentaskan stunting, yakni tidak peduli, tidak patuh terhadap anjuran kader dan petugas kesehatan, tidak ada kekhawatiran terhadap kondisi anak, tidak rutin ke posyandu, hingga buku kesehatan ibu dan anak (KIA) tidak digunakan dengan baik.

Sementara dari faktor petugas, lanjut dia, pencatatan penimbangan dan pengukuran anak tidak mencapai semua anak atau hanya sekitar 40 persen data, lambatnya pencatatan dan entry data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), hingga program preventif yang diberikan belum bisa merubah perilaku di masyarakat setempat.

Baca juga: BKKBN libatkan asosiasi profesor bahas solusi stunting di Indonesia
Baca juga: PKK Jabar: Penanganan pandemi jangan lupakan soal gizi dan stunting
Baca juga: Kerja sama Kemenkes-GAIN bentuk generasi peduli gizi


Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021