1. Anggota DPR minta Kapolri sikat mafia obat penanganan COVID-19
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyikat keberadaan mafia obat penanganan COVID-19.
Ahmad Sahroni dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 kian mencekam, masyarakat kini malah dihadapkan dengan melambungnya harga alat kesehatan, vitamin, hingga oksigen.
Selengkapnya baca disini
2. Analis: Tak mudah memakzulkan Presiden/Wapres
Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menyatakan tidak mudah memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena mekanisme impeachment ada syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.
"Kalau proses politik pemakzulan karena dinilai ingkar janji dan dinilai macam-macam, nah, itu pertanyaan yang menilai siapa? Terus yang bisa mengatakan ingkar janji itu siapa?" kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Senin pagi.
Selengkapnya baca disini
3. Puan minta pemerintah atasi kelangkaan oksigen untuk pasien COVID-19
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan oksigen untuk pasien yang terpapar COVID-19, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
"Selain menipisnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, saat ini persoalan yang tak kalah mendesak untuk diatasi adalah kelangkaan oksigen untuk pasien COVID-19. Pemerintah pusat harus bergerak lebih sistematis dan cepat untuk mengatasi karena berdampak pada keselamatan pasien yang sedang dirawat," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
4. Fraksi PPP DPR nilai kedatangan WNA saat PPKM darurat tidak tepat
Fraksi PPP DPR RI menilai kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia saat penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak tepat.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa masuknya 20 TKA Tiongkok ke Makassar saat PPKM darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu.
Selengkapnya baca disini
5. Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo memilih mundur daripada gelar PSU Kedua
Ketua KPU Yalimo Provinsi Papua Yehemia Walianggen dan Ketua Bawaslu Yalimo Habakuk Mabel memilih mengundurkan diri dari jabatan sebab merasa tidak mampu menjalankan lagi tugas sebagaimana putusan Mahkama Konstitusi (MK) untuk diselenggarakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Yalimo yang kedua kalinya.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen melalui telepon selulernya, Senin, mengatakan berbagai tahapan pemilihan sudah dilakukan secara maksimal, termasuk PSU dua distrik namun semua hasil itu dibatalkan oleh MK.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
