"Pembentukan pansus ini merupakan usulan dari rapat pimpinan DPR Aceh dengan para pimpinan komisi dan fraksi-fraksi," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin di Banda Aceh, Jumat.
Dahlan menyampaikan, pembentukan Pansus tersebut karena realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh hingga 1 Juli 2021 masih sangat rendah, termasuk juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
“Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yan dilaksanakan Pemerintah Aceh saat ini,” ujarnya.
Baca juga: Sekda Bogor panggil kepala dinas yang lambat serap anggaran
Baca juga: Kadin: Serapan stimulus pajak di Jatim rendah
Baca juga: Serapan anggaran Bekasi masih rendah, deviasi Rp2,4 triliun
Untuk diketahui, berdasarkan data percepatan dan pengendalian kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 16,763 triliun, sampai hari ini baru terealisasi sekitar 25,3 persen sekitar Rp 4,241 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Safaruddin menyatakan bahwa Pansus tersebut bertujuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Pemerintah Aceh sehingga realisasi anggaran sangat rendah.
Rencananya, kata Safaruddin, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah, pembentukan Pansus itu segera dibawa dalam rapat paripurna DPR Aceh pekan depan.
Hal senada juga diutarakan Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin menyampaikan bahwa dari rapat yang dilaksanakan antara komisi-komisi di DPR Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), didapatkan informasi realisasi anggaran hampir di semua instansi baru mencapai sekitar enam sampai delapan persen.
"Belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sudah sewajarnya kami membentuk Pansus ini," kata Ihsanuddin.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
