Pemprov Kalsel kejar target rehabilitasi lingkungan 32 ribu hektare

Pemprov Kalsel kejar target rehabilitasi lingkungan 32 ribu hektare

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat menerima rombongan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)LXII Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Banjarbaru, Senin (21/6/2021). ANTARA/Humas Pemprov

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengejar target penyelesaian rehabilitasi lingkungan seluas 32 ribu hektare melalui program Revolusi Hijau yang telah dicanangkan.

Menurut Safrizal saat menerima rombongan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)LXII Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Banjarbaru Senin, pemulihan lingkungan menjadi salah satu fokus Pemprov Kalsel.

Menurut dia, sejak dicanangkan hingga saat ini, program revolusi hijau telah merehabilitasi seluas 11 ribu hektare dari target 32 ribu hektare lahan kritis.

Selain rehabilitasi lahan, kata dia, Pemprov Kalsel juga melakukan pengawasan terhadap rehabilitasi pascatambang, yang dilakukan oleh seluruh perusahaan.

Safrizal juga menekankan pentingnya pengelolaan tambang yang berbasis lingkungan, sebagai upaya tata kelola strategis pertambangan minerba.

Saat ini, kata dia, pertambangan menjadi sektor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, namun demikian, pemerintah tetap mengawal ketat terkait perbaikan lingkungan.
Baca juga: Menko PMK sebut banjir Kalsel tunjukan ketahanan lingkungan lemah
Baca juga: KLHK siapkan 170 program pulihkan lingkungan Kalsel pascabanjir
Dia menjelaskan, beberapa perusahaan pertambangan, seperti PT Adaro sudah meraih penghargaan kategori Golden dalam penilaian Proper dari Pemprov Kalsel.

"Adaro ini dapat Golden karena merupakan perusahaan tambang yang menurut penilaian Pemprov Kalsel sangat peduli dengan lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat," kata Safrizal.

Hingga saat ini, sektor pertambangan masih berperan penting bagi pendapatan negara.

Kendati begitu, ia sangat menekankan model pertambangan berbasis lingkungan serta izin usaha pertambangan (IUP) yang selektif dan transparan.

"Pertambangan yang terkontrol dan terbina dengan baik, diharapkan akan tetap mampu menjaga keseimbangan alam, dan kewajiban mereka untuk membuat restorasi tambang menjadi lebih terkendali," kata Safrizal.

Peserta PPRA LXII Lemhannas menyambangi Pemprov Kalsel dalam rangka studi lapangan yang menjadi isu strategis nasional, dengan fokus pada ranah pertambangan minerba.

Sebanyak 21 anggota rombongan disambut oleh Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto, Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra, dan jajaran SKPD lainnya.

Ketua tim rombongan Lemhannas, Irjen Pol Sumadi mengatakan, studi lapangan ini menyasar PT Adaro sebagai objek kajian.

"Kami dari Lemhannas melakukan kajian sejauh mana PT Adaro betul-betul melakukan teknik pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan," katanya.

Disebutkan, gambaran komprehensif yang ingin diketahui yakni sejauh mana kontribusi PT Adaro bagi peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta aspek pemberdayaan di Kalsel.
Baca juga: SBI dan DLH Kalsel tanam 10 ribu pohon Kasturi
Baca juga: Wamen LHK: Perlu 5 aspek pemulihan lingkungan pascabanjir Kalsel


Pewarta : Ulul Maskuriah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021