Charles sarankan pemerintah ambil langkah luar biasa redam COVID-19

Charles sarankan pemerintah ambil langkah luar biasa redam COVID-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa meredam angka penularan COVID-19.

Charles Honoris dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan angka keterisian rumah sakit cukup mengkhawatirkan di tengah lonjakan kasus COVID-19.

"Melihat kondisi demikian, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas," kata dia.

Baca juga: Charles Honoris: Pemerintah mesti tarik rem redam lonjakan COVID-19

Langkah luar biasa tersebut lanjutnya harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM mikro yang selama ini dilakukan.

Charles menjelaskan lonjakan drastis penularan COVID-19 setelah libur lebaran lalu berdampak pada naiknya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.

Menurut data Kemenkes per Jumat 11 Juni 2021, BOR 4 provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60 persen, yakni Jawa Tengah angkanya 65 persen, DKI Jakarta 63 persen, Jawa Barat 62 persen dan Kalimantan Barat 61 persen.

Kemudian lanjut dia, khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75 persen

Dalam kondisi seperti itu, menurut Charles “rem” harus ditarik oleh pusat, tidak lagi oleh daerah dengan berdasarkan sistem zonasi (merah, oranye, kuning, hijau) sebagaimana aturan PPKM mikro.

Baca juga: Ahli: Perkuat surveilans untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19

Apalagi, menurut dia Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya.

Charles mengatakan dalam kondisi penyebaran COVID-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya.

"Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya COVID-19 yang mungkin terjadi tidak sampai se-destruktif seperti di India," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI minta antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta

Baca juga: Kepala BNPB cek kesiapan RS Lapangan Idjen antisipasi lonjakan pasien
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021