MPP merupakan tempat terintegrasinya berbagai pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan National Support for Local Investment Climates (NSLIC) untuk menghadirkan kemudahan berinvestasi.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut melalui perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP). MPP dihadirkan untuk memangkas hambatan investasi dan memberikan kecepatan pelayanan perizinan maupun nonperizinan.

Diah Natalisa berharap MPP mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Ia juga mengharapkan kehadiran MPP lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan sejalan dengan visi Presiden 2019—2024, khususnya pada poin ke-3, yaitu undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.

Baca juga: Kemenpan RB akan evaluasi pelayanaan seluruh kantor pertanahan

Dijelaskan pula bahwa MPP merupakan tempat terintegrasinya berbagai pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta.

Untuk memperkuat penyelenggaraan MPP, kata Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut, telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Peraturan tersebut guna meningkatkan akuntabilitas pembentukan MPP, termasuk koordinasi dan penganggarannya.

Upaya penguatan MPP, kata dia,  juga melalui pembuatan ketentuan tentang kriteria, syarat, tata cara, dan mekanisme pembentukan MPP.

Ketentuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri PANRB sebagai pelaksanaan dari peraturan presiden yang akan diterbitkan, kemudian akan menjadi fokus kerja sama NSLIC dan unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Melalui kolaborasi tersebut, dia berharap NSLIC dapat melakukan sosialisasi Permen-PANRB secara optimal, serta pelatihan di tingkat nasional dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Permen-PANRB.

Baca juga: Unhas catat skor terbaik IPP IPAK Kemenpan-RB

Senior Manager Local and Regional Economic Development (LRED)/NSLIC Nathalie Leonhardt mengemukakan bahwa NSLIC di tingkat nasional bertugas untuk mendukung program prioritas Indonesia dalam perbaikan iklim investasi.

Ada sejumlah bentuk dukungan NSLIC terhadap program MPP, yakni membantu penyusunan materi hingga sosialisasi Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP.

Selain itu, kata dia, melakukan training of trainer (TOT) pelaksanaan Permen-PANRB tersebut dari tenaga yang ahli di bidangnya.

“Hasil-hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah bisa menjawab hambatan utama dalam peraturan perundang-undangan di dunia usaha, serta mendukung kementerian dan lembaga lain untuk perbaikan regulasi, mendukung kebijakan terkait online single submission (OSS) ataupun kerja sama antardaerah,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021